Jelang Pemilu 2019, Bawaslu Bandar Lampung Tertibkan Pemasangan APK

Ilustrasi APK. (Ist)

BANDAR LAMPUNG – Menjelang Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bandarlampung bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Sat-Pol PP) akan terus menertibkan pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang tidak tertib.

“Intinya selagi ada yang tidak tertib memasangnya, maka kita lakukan penertiban bersama Pol – PP. biasanya tingkat Panwascam berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan setempat untuk memberdayakan satpol-pp tingkat masing-masing,” kata Komisioner Bawaslu Kota Bandarlampung Divisi Penindakan Pelanggaran, Yahnu Wiguno Sanyoto, Senin (19/11).

Pihaknya bersama Pol PP kota Bandarlampung sudah menertibkan sebagian APK, diantaranya Sukarame, Wayhalim, Telukbetung Selatan, Telukbetung Timur, Rajabasa dan  Kemiling. Oleh karena itu, ia meminta para caleg saat memasang APK berbentuk stiker harus mempertimbangkan keindahan kota Tapis Berseri.

Baca Juga:  Bawaslu Bandar Lampung Tingkatkan Pengawasan Pemilu

“Yang lainnya sedang diinventarisasi bersama jajaran kita dibawah. Selain itu, sebagian caleg sudah melakukan klarifikasi,”ucapnya.

Berdasarkan PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu menyebutkan bahwa bahan kampanye yang dimaksud terdiri dari selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat makan dan minum, kalender, kartu nama, pin, dan alat tulis.

“Peserta pemilu juga perlu memperhatikan aspek daur ulang dalam penggunaan bahan kampanye tersebut,”jelasnya.

Selain itu, dalam PKPU juga mengatur ketentuan terkait ukuran bahan kampanye. Untuk selebaran, ukuran maksimal adalah 8,25 cm x 21 cm. Sementara ukuran maksimal pamphlet, yakni 21 cm x 29,7 cm, poster 40 cm x 60 cm, dan ukuran maksimal stiker 10 cm x 5 cm.

Baca Juga:  Bawaslu Bandar Lampung Tertibkan APK di Luar Zona Pemasangan

Selanjutnya, ukuran maksimal brosur dalam posisi terbuka adalah 21 cm x 29,7 cm, dan dalam posisi terlipat yaitu 21 cm x 10 cm.

“Dalam PKPU nomor 33 tahun 2018 pasal 31 ayat (2) juga diatur bahan kampanye dilarang ditempelkan atau dipasang di rumah ibadah termasuk halamannya, rumah sakit, tempat pelayanan kesehatan, fasilitas pemerintah, lembaga pendidikan, jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman serta pepohonan,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Walhi Lampung Hendrawan meminta agar pemasangan APK tidak dipasang di tempat-tempat antara lain jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman, dan pepohonan. Karena hal itu melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 33 Tahun 2018 Pasal 31 ayat (2) tentang pemasangan APK.

Baca Juga:  Lokasi Pemasangan APK Pemilu 2019 di Pesawaran

“Semestinya  penyelenggara tegas dalam menyikapi hal ini, agar tidak terjadi pengulangan,” katanya.

Pihaknya sudah seringkali mengimbau ke masyarakat untuk tidak memilih calon legislatif ataupun calon pemimpin yang melakukan perusakan lingkungan. Karena, pemilu 2019 harus jadi momentum para peserta untuk melakukan kampanye lingkungan dan tidak merusak.

“Itu sanksi sosial untuk para pelaku perusakan lingkungan,” katanya. (*)

Bawaslu Bandar Lampung Pemasangan APK

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan