Jika Keterangan Soal Alat Sensor di Rumdis Agung Terbantahkan Oleh Hasil OTT KPK, Dapatkah Dia Dikenakan Sanksi Karena Telah Memberikan Keterangan Bohong?

Jika Keterangan Soal Alat Sensor di Rumdis Agung Terbantahkan Oleh Hasil OTT KPK, Dapatkah Dia Dikenakan Sanksi Karena Telah Memberikan Keterangan Bohong?

Desyadi saat duduk menjadi saksi di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang Kelas 1A untuk kasus korupsi suap fee proyek pada Dinas Perdagangan dan Dinas PU-PR Lampung Utara, Senin, 16 Maret 2020. Foto: Tinus Ristanto/Fajar Sumatera.

Bandar Lampung – Dengan terbantahkannya keterangan terdakwa Agung Ilmu Mangkunegara –Bupati Lampung Utara non aktif yang terseret dalam kasus korupsi suap fee proyek pada Dinas PU-PR dan Dinas Perdagangan– soal keberadaan alat sensor yang disebut sebagai landasan untuk membantah keterangan saksi Desyadi, Plt Kepala BPKAD Lampung Utara, dapatkah Agung dikenai sanksi telah memberikan pernyataan bohong?

“Ya kan kita nggak bisa menilai itu kan,” ujar Jaksa Penuntut Umum pada KPK Taufiq Ibnugroho di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang Kelas 1A, Senin malam, 30 Maret 2020.

Desyadi menyebut dirinya pernah memberikan uang secara langsung kepada Agung Ilmu Mangkunegara di Rumah Dinas Bupati Lampung Utara sebesar Rp3 miliar. Keterangan ini lah yang kemudian dibantah Agung. Menurut Agung, tidak mungkin Desyadi membawa uang sebanyak itu, sebab ia akan tahu jika ada uang sebanyak itu sebab ada alat sensor dan ajudannya yang melakukan pemeriksaan kepada setiap orang yang datang ke Rumdis Bupati.

Baca Juga:  KPK Minta Mustafa Fokus Hadapi Proses Hukum

Menurut KPK, keterangan Agung secara tidak langsung dapat terbantah dengan adanya uang yang disita dari hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 6 Oktober 2019 lalu. Dengan adanya keterangan Agung ini, KPK menilai bahwa setiap keterangan Agung Ilmu Mangkunegara saat posisinya menjadi terdakwa, diperbolehkan menyampaikan sejumlah hal, walaupun isi penyampaiannya dapat diartikan sebagai suatu kebohongan.

“Itu kan keterangan dia boleh aja seperti itu. Kan terdakwa boleh aja memberi keterangan, apa aja boleh. Tapi yang jelas kita melihat, kalau menurut dia uang nggak bisa masuk, kenyataannya pada saat OTT ada uang, ada. Dan itu bisa masuk, kan seperti itu. Itu sudah terbantahkan secara fakta, kan seperti itu,” ujar Taufiq Ibnugroho.

Baca Juga:  Jaksa Hafidz, Kasi Intelijen Kejari Lampung Utara yang Diberi Wan Hendri Uang Rp150 Juta

Lain hal, lanjut Taufiq, jika posisi Agung Ilmu Mangkunegara saat menjadi saksi. Bila Agung menjadi saksi dan setiap ucapan yang disampaikan adalah suatu kebohongan, maka akan ada sanksi pidana yang menanti.

“Sementara kita melihatnya bahwa terdakwa boleh mengatakan apa saja. Itu kan dia mau berbohong mau apa, itu boleh, silahkan aja terdakwa, seperti itu. Kan terdakwa boleh menyampaikan apa saja. Kan terdakwa ini, ini sebagai terdakwa. Kalau (saat menjadi) saksi, ketika dia memberikan keterangan tidak benar maka ada sanksi. Tapi kalau terdakwa, apa yang dikatakannya, silahkan,” jelas Taufiq Ibnugroho.

Yang dimaksud Taufiq Ibnugroho soal sanksi bagi saksi yang memberikan keterangan palsu diatur dalam Pasal 242 KUHP, khususnya ayat (1) dan (2) tentang memberi keterangan di atas sumpah atau yang biasa disebut delik Sumpah Palsu atau Keterangan Palsu.

Ayat 1: “Barangsiapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan ataupun tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Ayat 2: “Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Persoalan saksi yang memberi keterangan palsu di persidangan juga diatur dalam Pasal 22 jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU 20/2001).

Baca Juga:  Pemprov Lampung Dampingi KPK dalam Rakor Dinas PUPR

Adapun ancaman sanksi pidana pada pasal ini; dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta.

Selama Desyadi memberikan keterangan, KPK mencatat semua uang dan mobil mewah yang diberikannya kepada Agung Ilmu Mangkunegara. Menurut catatan KPK tersebut, total dari nilai pemberian Desyadi ke Agung sebesar Rp10,650 miliar, yang diberikan sejak tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019. (Ricardo Hutabarat)

Agung Ilmu Mangkunegara KPK

Posting Terkait