K3S Panggil Kepala SDN 1 Langkapura

BANDARLAMPUNG –  Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Bandarlampung berwacana akan memanggil kepala sekolah SDN 1 Langkapura terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang mengharuskan orang tua melampirkan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Saya selaku ketua K3S akan memanggil kepala sekolah karena persayaratan itu tidak perlu di lakukan. itu menyangkut dari pada dapodik yang ada di pusat. kalaupun itu diterapkan berarti  kebijakan sekolah,” kata Ratna Aini, Senin (10/7).

Ketua K3S Balam Ratna Aini mengatakan bahwa persyaratan yang di diterapkan oleh SDN 1 Langkapura tidak perlu. Sebab, dalam peraturan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, calon siswa umur enam tahun sudah bisa mendaftar. “Jadi tidak ada persyaratan seperti yang diterapkan di SDN I Langkapura dengan mengharuskan orang tua murid menyertai bukti pembayaran PBB agar terdaftar dalam persyaratanPPDB,” katanya.

Ia menjelaskan pendaftaran siswa diharuskan membawa Kartu Keluarga (KK). Karena dikhawatirkan siswa itu telah mendaftar banyak sekolah di Bandarlampung. “Tahun ajaran baru ini ada pembatasan kuota, setiap sekolah menerima 4 ruang belajar dengan minimal 20 siswa,” ucapnya.

Oleh karena itu, ia menilai jika ada sekolah yang mengharuskan para orang tua siswa dengan menyertai bukti pembayaran PBB, itu hanya sekedar kebijakan dari sekolah tersebut. Karena, pihaknya tidak pernah berkoordinasi dengan sekolah se-Bandarlampung untuk penerimaan siswa harus disertai dengan bukti pembayaran PBB.

“Itu hanya kesalahan teknis. Kita akan  memberikan peringatan agar tidak terulang lagi,” tegasnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, penerimaan peserta didik baru di Sekolah Dasar ( SD) Negeri 1 Langkapura diduga telah melanggar aturan yang di keluarkan oleh Kemendikbud. Pasalnya sekolah tersebut dalam persyaratannya, orang tua harus melampirkan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB).

Salah satu panitia mengatakan sebenarnya persyaratan tersebut tidak ada, berhubung di Langkapura untuk PBBnya terendah maka pihaknya meminta izin dengan Kecamatan untuk menambah persyarayan tersebut. “Kita kan selalu ada inovasi, selain itu wilayah kami dalam hal pembayaran PBB mendapatkan rengking terendah jadi kami sudah izin dengan camat terkait hal ini,” kata dia.  (RM)

1,267 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

KKKS

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan