KAD Terima Pengaduan Pelaku Usaha Terkait Pungutan Liar

Foto: Ilustrasi. (Ist)

BANDAR LAMPUNG – Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi Provinsi Lampung menerima pengaduan pelaku usaha terkait masih maraknya pungutan liar di Kantor layanan Agraria.

Ketua Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi Provinsi Lampung Wahrul Fauzi Silalahi menegaskan pelaku usaha dan pihak regulator harus saling bekersama untuk mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan layanan publik khususnya terkait masalah agraria.

“Bagi pelaku usaha, tanah pasti bernilai ekonomis. Jangan sampai pengurusan surat-surat tanah dijadikan oknum sebagai media untuk melakukan korupsi,” terang Fauzi dalam rilisnya, Senin (10/9).

Dia mengatakan di Lampung, Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) melakukan upaya pemberdayaan dengan mendorong semangat antikorupsi yang melibatkan aktor-aktor di sektor swasta.

Baca Juga:  Pungli di Disdukcapil Pesawaran Semakin Menjadi

Langkah itu menurutnya, dilakukan KPK dengan menginisiasi dan membentuk Komite Advokasi Daerah (KAD) Antikorupsi daerah Lampung untuk pelaku usaha dan regulator di daerah.

“Apabila ada oknum yang melakukan upaya pungli, pelaku usaha jangan segan-segan untuk segera melaporkan hal itu ke KAD antikorupsi Lampung,” harap mantan Direktur LBH Bandar Lampung ini.

Fauzi menilai sistem pencegahan korupsi yang memadai sangat dibutuhkan bagi pelaku usaha dalam rangka membangun lingkungan bisnis yang berintegritas.

Regulasi-regulasi yang ada jelasnya dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dalam menyusun sistem pencegahan tersebut sehingga para pelaku usaha dapat menciptakan nuansa usaha yang kompetitif, namun tetap bersih.

Baca Juga:  Bupati Tuba Pecat Honorer Terjaring OTT

“Ini butuh dukungan semua pihak agar pelaku usaha dapat nyaman menjalankan usahanya di bumi ruwa jurai,” katanya.

Sebelumnya dalam pantau media, layanan pengurusan agraria atau pertanahan di Lampung menjadi salah satu pelayanan publik yang rawan pungutan liar (pungli). Selain banyak diungkap melalui penangkapan oknum pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN), sejumlah program juga diindikasi banyak pungli.

Kasus paling mutakhir adalah oknum staf pengukur tanah Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Lampung, kasus itu terkait pengurusan sertifikat tanah seluas 34 hektare pada 2017 di Pesawaran.

Pada bulan Mei lalu Tim Saber Pungli Polres Way Kanan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pelaku penarikan dana pembuatan sertifikat Prona.

Baca Juga:  Khamami: Jika Ada Pungli, Laporkan!

Apresiasi Sikap BPN

KAD Anti Korupsi Provinsi Lampung mengapresiasi sikap BPN Lampung yang siap bertanggungjawab untuk membenahi internal kantor BPN Lampung.

Sebelumnya, Kabid Infrastruktur BPN Lampung Almuntari mengatakan BPN Lampung telah melakukan upaya persuasif guna mencegah terjadinya kasus pungli dengan berbagai cara baik formal maupun informal.

Jika terjadi hal serupa, BPN Lampung mengikuti aturan UU ASN.

“Kami sudah sampaikan dan saling mengingatkan,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPN Pringsewu Alfarabi menyatakan akan bekerja dan berusaha lebih baik. “Enggak ada tanggapan, kami hanya berusaha lebih baik,” katanya. (*)

Pungli

Posting Terkait