Kasus Dugaan Korupsi Arinal Djunaidi Ditingkatkan ke Penuntutan?

Kasus Dugaan Korupsi Arinal Djunaidi Ditingkatkan ke Penuntutan?

Arinal Djunaidi. Foto: Istimewa

Bandar Lampung – Tiga orang pejabat di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung yang kami temui kompak tidak tahu soal surat dari Kejaksaan Agung (Kejagung) tentang hasil penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang menyeret Arinal Djunaidi pada Kamis (20/2/2020).

Perkara ini menyoal Penetapan Besaran Honorarium Tim Raperda dan Rapergub serta Tim Evaluasi Raperda APBD Kabupaten/Kota pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 yang saat itu jabatan Sekretaris Daerah diduduki Arinal Djunaidi. Tiga orang yang kami maksud itu adalah Asisten Intelijen Raja Sakti Harahap; Kepala Seksi Penerangan Hukum Ari Wibowo; dan Kepala Seksi Penyidikan pada Pidana Khusus Tedi Nopriadi.

“Saya nggak tahu. Karena semua surat kan tidak semua ke Penkum. Kalau Pidsus, ya ke Pidsus. Kalau Intel, ya ke Intel,” kata Ari Wibowo. Selanjutnya Ari Wibowo mempersilahkan kami untuk menanyakan mengenai hal itu ke Bidang Pidana Khusus. Tapi Tedi Nopriadi tidak tahu soal surat dari Kejaksaan Agung yang kami maksud. “Terkait dengan surat dari Kejagung itu, nanti kita cek lagi deh. Apakah benar sudah ada surat dari Kejagung atau tidak,” tegas Ari Wibowo.

Baca Juga:  Arinal Djunaidi Tolak Munaslub Golkar

Berikut isi surat dari Kejaksaan Agung ke Kejati Lampung yang kami terima dan juga kami tanyakan. Bahwa berdasarkan surat tersebut, perkara yang mendapat asistensi dari Kejaksaan Agung ini dinyatakan dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan.

Dinyatakan juga bahwa honor tetap dikucurkan kepada Tim Raperda dan Rapergub serta Tim Evaluasi Raperda APBD Kabupaten/Kota pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 padahal kegiatan tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah dilakukan. Sehingga pemberian honor tanpa adanya kegiatan merupakan tindakan yang berpotensi mengakibatkan terjadinya kerugian negara. Setelah dihitung jumlah honor yang dikucurkan adalah sebesar Rp2.316.450.000.

Baca Juga:  Alzier Desak KPK Usut Kasus Wagub Lampung Terpilih

Tedi Nopriadi hanya memberikan klarifikasi soal angka miliaran rupiah tersebut. Menurut dia, hitungan itu didapat dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung. “Kalau kerugian negara (dalam perkara ini_read), itu kan masih versinya BPK. Itu kan masih sumir. Masih kalimatnya pemborosan. Angka (Rp2,3 miliar lebih_read) itu dari BPK,” katanya.

Tedi Nopriadi dan Ari Wibowo menegaskan bahwa perkara yang diselidiki kejaksaan sejak tahun 2017 itu masih ditindaklanjuti. Tedi Nopriadi mengklaim, gelar perkara untuk kasus ini sudah beberapa kali dilaksanakan di kantor Kejaksaan Agung. Sehingganya, perkara ini tetap dipantau oleh Kejaksaan Agung. Tak hanya itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun turut mengetahui tentang penyidikan perkara ini, kata Tedi Nopriadi.

Baca Juga:  Koruptor Bekas Ketua PKB Lampung Ajukan Peninjauan Kembali Atas Kasus Suap Proyek Kementerian PU-PR

“Secara periodik kami melaporkan ke Kejaksaan Agung, khususnya kepada Jampidsus cq Dirdik. Kami membuat laporan perkembangan penyidikan secara rutin dan bahkan beberapa kali kami melakukan gelar perkara, ekspos di Kejaksaan Agung. Perkara ini juga kami laporkan ke KPK saat SPDP terbit. Jadi semua kinerja kami terpantau oleh pusat, sifatnya sentralistik. Kami semua dalam pantauan,” jelas Tedi Nopriadi di Ruang Pemeriksaan Pidana Khusus pada Kejati Lampung. (Ricardo)

Arinal Djunaidi KPK

Posting Terkait