Kasus Fee Proyek Lamsel Libatkan Kementrian PUPR

Agus Bhakti Nugroho, di sidang perkara suap fee proyek Lampung Selatan. (Ist)

BANDAR LAMPUNG – Sidang perkara suap fee proyek Lampung Selatan berlanjut, kali ini terdakwa Agus Bhakti Nugroho dan Anjar Asmara, dihadirkan untuk saling bersaksi terkait fee proyek yang mereka terima dari para rekanan, Kamis (21/2).

Dari keterangan yang diutarakan oleh Anjar Asmara, bahwa setelah ia menjabat sebadai Kadis PUPR, dimandatkan oleh mantan Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan, untuk memploting proyek untuk nama – nama yang disebutkan oleh bupati non aktif tersebut, beserta dengan fee yang telah ditentukan yang sebesar 15 sampai 20 persen dari nilai proyek.

“Ada lobby – lobby kepada Kementrian PUPR untuk turunnya Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp79 miliar, ke Kabupaten Lampung Selatan, pada  2018, mencapai Rp3 miliar,” ungkap Anjar.

Sementara keterangan tersebut dibantah oleh Agus Bhakti Nugroho, yang mengatakan setoran untuk proses lobby DAK tersebut, diserahkan oleh dirinya ke seorang anggota DPR RI dari fraksi PAN, yang ia katakan atas nama Sigit.

Sidang lanjutan akan digelar kembali pada pekan depan, Kamis (28/2), yang kemungkinan akan turut menghadirkan saksi – saksi dari DPRD Lampung Selatan, sesuai dengan permohonan dari Agus Bhakti Nugroho, sebagai pembenaran yang menyaksikan pemberian sejumlah uang yang pernah diberikan ke Ketua DPRD Lamsel, Hendri Rosadi. (*)

Suap Fee Proyek

Posting Terkait