Kasus Korupsi Lampung Utara: Begini Strategi Kuasa Hukum Agung Ilmu Mangkunegara dan Raden Syahril

KPK Titip Agung Ilmu Mangkunegara di Rutan Bandar Lampung

KPK menitipkan Agung Ilmu Mangkunegara di Rutan Kelas I A Bandar Lampung. Di pintu masuk, ia disambut oleh kuasa hukumnya. Foto: Istimewa

Bandar Lampung – Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas perkara serta para tersangka yang terlibat dalam kasus korupsi fee proyek pada Dinas Perdagangan dan Dinas PU-PR Lampung Utara pada Senin (17/2/2020).

KPK setidaknya menyiapkan tiga berkas perkara untuk empat tersangka. Berkas perkara yang pertama adalah Agung Ilmu Mangkunegara dan Raden Syahril, Bupati Lampung Utara non aktif dan orang kepercayaannya. Berkas perkara yang kedua adalah Kadis Perdagangan Lampung Utara non aktif Wan Hendri. Lalu, berkas perkara yang ketiga; Kadis PU-PR Lampung Utara non aktif Syahbudin.

Baca Juga:  Kadis PUPR Mesuji Tidak Ditahan, Wawan akan Lapor ke KPK dan KY

KPK sendiri memperkirakan persidangan untuk perkara tersebut akan dimulai pada bulan Maret mendatang. Lantas bagaimana persiapan yang akan direncanakan para penasihat hukum?

Kantor Hukum Sopian Sitepu & Partners menyatakan kesiapan menghadapi persidangan tersebut. Sehingganya, langkah yang diambil ialah dengan memperhatikan materi dakwaan KPK serta bukti-bukti yang dihadirkan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang.

Baca Juga:  Ini Polres Paling ‘Bersih’ Versi KPK

“Kalau kami normatif sajalah. Artinya bersiap-siap melihat nanti bagaimana bukti-bukti yang ada di persidangan. Itu aja,” kata Sopian Sitepu, penasihat hukum dari Agung Ilmu Mangkunegara.

“Pertama-tama kami harus melihat berkas dakwaannya dulu. Sampai sekarang kami belum baca dakwaannya,” ujar Firdaus, tim penasihat hukum dari Kantor Hukum Sopian Sitepu & Partners.

Baca Juga:  KPK Apresiasi Tapping Box Pemkot Bandarlampung

Sementara itu, Kantor Hukum Sukriadi Siregar & Partners mengaku, nantinya tidak akan mengajukan keberatan atas apa yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK. “Salah satunya dengan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan jaksa,” ujar Sukriadi Siregar, penasihat hukum dari Raden Syahril. (Ricardo)

Agung Ilmu Mangkunegara Kasus Korupsi Lampung Utara KPK

Posting Terkait