Kata KPK Soal SPDP Perkara Lampung Selatan: Bunyinya Menetapkan Hermansyah Hamidi Jadi Tersangka

Kata KPK Soal SPDP Perkara Lampung Selatan: Bunyinya Menetapkan Hermansyah Hamidi Jadi Tersangka

Hermansyah Hamidi didalam dokumen SPDP dituliskan sebagai tersangka atas pengembangan perkara Zainudin Hasan, mantan Bupati Lampung Selatan. Foto: Istimewa.

Bandar Lampung – Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan [SPDP] berlogo Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] beredar. Surat ini ditujukan kepada Hermansyah Hamidi dengan menerakan alamat rumahnya, di Jalan Cut Nyak Dien No 122, Kota Bandar Lampung.

Di dalam surat ini, diterakan pula sejumlah dasar-dasar yang salah satu keterangannya menyebutkan tentang pengembangan perkara. Berikut beberapa poin yang diterakan dalam surat itu;

+ Laporan pengembangan penyidikan Nomor: LPP/05/DIK.02.01/23/06/2020, tanggal 9 Juni 2020.
+ Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/40/DIK.00/01/06/2019, tanggal 30 Juni 2020.

Setelah keterangan tadi, diterakan pula kalimat yang menjelaskan bahwa Hermansyah Hamidi telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersebut, sebelumnya sudah Fajar Sumatera terbitkan, Senin lalu, 13 Juli 2020, berdasarkan sumber terpercaya yang mengetahui persoalan ini.

“Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Selasa, 30 Juni 2020 telah dilakukan penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi [Tipikor] menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang dilakukan oleh tersangka Hermansyah Hamidi bersama-sama dengan Zainudin Hasan selaku Bupati Lampung Selatan periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dan kawan-kawan, sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi j.o. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana atas nama tersangka Hermansyah Hamidi”.

Baca Juga:  KPK Apresiasi Tapping Box Pemkot Bandarlampung

Surat ini juga memuat identitas tentang Hermansyah Hamidi. Disebutkan bahwa Hermansyah Hamidi bertempat tinggal di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 122, Bandar Lampung. Lahir pada tanggal 21 Mei 1961 di Tanjungkarang. Beragama Islam dan memiliki pekerjaan sebagai PNS atau mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang [PU-PR] Kabupaten Lampung Selatan. Pendidikan terakhir Hermansyah Hamidi dituliskan, S2 Teknik Jalan Raya. Surat ini kemudian ditandatangani oleh Pelaksana Tugas [Plt] Direktur Penyidikan KPK Setyo Budiyanto. Dan diberi stempel KPK.

Setyo Budiyanto diketahui sebelumnya adalah Kepala Koordinator Wilayah III pada Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Kakorwil Korsupgah). Dia adalah perwira Polri dengan pangkat bintang satu. Fajar Sumatera tercatat sudah dua kali menanyakan perihal dokumen SPDP kepada Brigjen Setyo Budiyanto selaku orang yang menandatangani surat itu, namun ia tidak memberikan jawaban. Pesan singkat berisi pertanyaan mengenai surat ini ke Whatsapp miliknya, dibaca namun tidak direspons.

Baca Juga:  Terungkap, PKB Lampung Minta Rp18 Miliar ke Mustafa
Kata KPK Soal SPDP Perkara Lampung Selatan: Bunyinya Menetapkan Hermansyah Hamidi Jadi Tersangka

KPK menerbitkan SPDP yang menyatakan Hermansyah Hamidi sebagai tersangka pada pengembangan perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Zainudin Hasan, mantan Bupati Lampung Selatan.

Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri membenarkan perihal dokumen surat tersebut. “Benar itu surat dikeluarkan oleh KPK,” jelas Ali Fikri kepada reporter Fajar Sumatera, Selasa malam, 14 Juli 2020.

Surat ini memang, lanjutnya, ditujukan secara spesifik, kepada pihak yang namanya dicantumkan. Untuk diketahui, nama yang tertera adalah Hermansyah Hamidi. “Dan ditujukan pada pihak yang tertera namanya di sana,” tambahnya.

KPK, ditegaskan Ali Fikri, belum pada kapasitas memberikan informasi secara rinci tentang proses penyidikan yang berangkat dari perkara awal, yang menjebloskan Zainudin Hasan ke penjara selama 12 tahun. Sebab, KPK melalui petugas-petugasnya masih melakukan operasi-operasi berkaitan dengan penyidikan perkara. “Namun kami belum bisa berikan informasi lebih spesifik karena masih melakukan serangkaian kegiatan penyidikan,” terang Ali Fikri.

Baca Juga:  Komisi I DPRD Minta Kadivpas Kanwil Kemenkum-HAM Lampung Pertimbangkan Kekhawatiran Syahbudin

Munculnya keterangan tersangka pada proses pengembangan perkara korupsi adik dari mantan Ketua MPR itu, belum dapat dijelaskan secara spesifik oleh KPK. Menurut Ali Fikri, keterangan tersebut nantinya dipastikan akan tersampaikan kepada publik, bila semua proses penyidikan dinilai sudah cukup.

“Untuk pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, belum bisa kami sampaikan saat ini. Nanti tentu akan kami informasikan lebih lanjut perkembangannya kepada publik,” akunya.

Kediaman Hermansyah Hamidi, Senin malam, 13 Juli 2020, sudah disambangi Fajar Sumatera. Di rumah berlantai dua itu, ada satu ruangan yang digunakan sebagai tempat berkumpul. Menurut seorang pria yang ditemui Fajar Sumatera di dalam rumah itu, ruangan itu sedang digunakan untuk rapat keluarga.

Dia membenarkan, bahwa rumah yang didatangani oleh Fajar Sumatera, adalah milik Hermansyah Hamidi. Kata dia, Hermansyah Hamidi sedang berada di Jakarta. Ia menyebut Hermansyah Hamidi dengan sebutan, bapak. “Bapak lagi di Jakarta. Itu lagi ada rapat keluarga, ibunya juga ada di ruangan itu,” ucap pria berbaju biru yang duduk di teras rumah Hermansyah Hamidi. [Ricardo Hutabarat]

Hermansyah Hamidi KPK Nanang Ermanto Zainudin Hasan

Posting Terkait