Keamanan Manusia Berbasis Reforma Agraria di Indonesia

Virtuous Setyaka, S.IP., M.Si.

Virtuous Setyaka, SIP MSi

BANDAR LAMPUNG – “…masyarakat itu ga butuh tanah tapi butuh kerjaan riil, “pagi nanam, sore panen” atau “pagi kerja, sore gajian”. Pekerjaan menurut mereka lebih dibutuhkan daripada sertifikat tanah yang tanahnya ga bisa di garap. Tanah untuk rakyat dipenuhi juga kalau ga punya modal puluhan juta ga bisa juga digarap tanahnya.”

Demikanlah informasi yang Penulis dapatkan dalam sebuah diskusi di media sosial WhatsApp pada 26 April 2018 dengan seorang Teman yang tinggal di salah satu perbatasan Indonesia dengan Malaysia: Kalimantan Barat.

Diskusi tersebut terkait dengan Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) yang menjadi salah satu kebijakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan sertifikasi tanah di Indonesia sampai tahun 2018 ini.

Untuk mengetahui PTSL di Kalbar, Penulis mengonfirmasi di laman daring BPN tentang lokasi PTSL dan menemukan bahwa untuk Kalbar di tahun 2018 tercantum no 14, kode 14, pengukuran 152.125, dan yuridis 134.580.

Tersebar di dua kota dan 12 kabupaten di Kalbar (http://www.bpn.go.id/PUBLIKASI/Lokasi-PTSL).

Kemiskinan, Kondisi Lahan dan Permodalan

Program PTSL sebenarnya memang bagus secara administratif untuk pemetaan tanah, namun masalahnya adalah setelah sertifikat tanah didapatkan, ternyata Petani atau masyarakat di sana tidak bisa menggarap tanah mereka atau berproduksi langsung.

Permasalahan utamanya ada tiga hal yang paling mencolok. Pertama adalah kondisi aktual Petani khususnya dan masyarakat secara umum yang memang miskin.

Kemiskinan atau ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar ini telah membuat mereka berpikir seperti kalimat pembukaan di atas: “ga butuh tanah tapi butuh uang.”

Kedua, setelah sertifikasi tanah dilakukan, namun tidak bisa langsung berproduksi karena kondisi lahan.

Jika dibandingkan dengan kondisi tanah di Pulau Jawa yang tanahnya lebih mudah dijadikan lahan pertanian, istilahnya ketika sudah digemburkan bisa langsung ditanami.

Sedangkan di Kalbar, tanahnya adalah lahan gambut, kalaupun bukan gambut maka lahan pasir.

Lahan pasir tidak bisa ditanami sayuran atau lainnya karena tidak akan bisa tumbuh. Hal ini tentu saja untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tersebut.

Baca Juga:  Nilai Agama, Pancasila dan Kemajemukan Bangsa

Ketiga, adalah permodalan bagi para Petani, ketika misalnya memilih menanam sawit, tantangannya adalah ketidaksanggupan masyarakat untuk menunggu selama lima sampai 10 tahun.

Selama itu maka pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan hidup harus terus disediakan, dan tentu saja tidak bisa menunggu waktu panen tiba.

Sehingga untuk menanam sawit, membutuhkan modal besar (bahkan ketika membuka lahan) selain untuk proses produksi sampai distribusinya, juga menjamin kehidupan keseharian mereka.

Gambarannya, ketika sudah panen, Petani memang bisa kaya. Ibaratnya dengan satu hektar lahan sawit saja, sudah bisa ongkang-ongkang kaki.

Ketika asumsinya sertifikat tanah bisa diagunkan sebagai jaminan untuk pemijaman modal dari bank, masalahnya adalah kebanyakan skema bank yang harus membayar cicilan perbulan.

Kewajiban membayar cicilan perbulan ini tidak sinkron dengan masa panen yang biasanya tiga bulan sekali.

Petani tidak bisa meminjam dengan memakai sistem giro, apalagi ketika masyarakat masih kesulitan dalam mengurus Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP) dan legalitas usaha lainnya.

Sehingga, ketika Petani dan masyarakat umumnya sudah putus asa karena tidak bisa menghasilkan, maka tanah mereka akan dijual.

Mafia Tanah Asing!

Ketika ketiga permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan, maka Program PTSL akhirnya secara tidak langsung justru mempermudah para pemodal besar untuk melakukan berbagai tindakan untuk menjadi tuan tanah.

Bahkan perilaku dalam taktik mereka seperti mafia atau cukong tanah yang hanya menguntungkan mereka sendiri.

Beberapa hal yang bisa dicatat adalah sebagai berikut: dengan adanya PTSL, ternyata justru memudahkan mereka untuk memetakan tanah-tanah untuk dikuasai.

Ketika sertifikat tanah sudah diterbitkan dan diterima oleh yang berhak, namun tidak bisa menggarap lahannya, sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terus berjalan, maka akhirnya tanah-tanah tersebut dijual murah.

Selama ini para mafia tanah tersebut lebih berhati-hati untuk tidak berurusan dengan tanah adat. Namun tidak dengan hutan lindung apalagi yang sudah ada Sertifikat Hak Milik (SHM).

Baca Juga:  Pembatasan Mahasiswa adalah Bentuk Dari Lepas Tanggung Jawab Negara

Sejak mulai ada program PTSL, di Kalbar banyak pemodal asing yang bahkan tidak bisa berbahasa indonesia yang datang kesana dan bekerja mencari lahan.

Ketika bertemu dengan masyarakat lokal atau setempat yang miskin, tidak bisa menggarap lahan, tidak bisa mengakses modal, namun memiliki tanah ber-SHM, maka tanah-tanah tersebut akan dibeli.

Tidak hanya sampai di situ, bahkan masyarakat setempat yang akhirnya bekerja menjadi buruh di atas lahan tersebut yang sebelumnya adalah milik mereka.

Para pemodal asing tersebut biasanya memainkan modus bekerja sama dengan warga setempat juga yang mau menjadi kolaborator atau komprador.

Para kolabolator atau komprador ini dipinjam nama mereka untuk dicantumkan dalam sertifikat tanah yang dialihkan kepemilikannya.

Para kolaborator atau komprador ini biasanya adalah mereka yang sudah memegang atau sedang mengerjakan berbagai proyek dan tentu saja punya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia.

Bahkan ironisnya, para pemodal asing tersebut biasanya hanya memegang visa wisata saja.

Evaluasi Program PTSL dan Kebijakan Sertifikasi Tanah

Program PTSL dan sertifikasi tanah yang awalnya diniatkan untuk melakukan tertib administrasi dan pemetaan tanah hak milik ini, dan berdampak positif dalam mengurangi konflik, akhirnya harus dievaluasi.

Sebab praktik pelepasan lahan seperti yang terjadi di atas justru kontraproduktif dengan tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi warga negara.

Teman yang berdiskusi dengan Penulis bahkan sudah membuktikannya ketika dia berusaha untuk menjadi Pengembang Perumahan.

Dia buktikan dengan mendatangi warga setempat, ketika negosiasi terjadi dengan menyampaikan kepada pemilik tanah bahwa tanahnya akan dibeli untuk membangun perumahan.

Dan sang pemilik ditawari pekerjaan menjadi pengawas tukang, maka proses negosiasi tidak butuh waktu lama dan langsung deal (tawaran diterima begitu saja).

Keamanan Manusia Berbasis Reforma Agraria di Indonesia?

Dapat disimpulkan bahwa Reforma Agraria (Agrarian Reform) semakin relevan ketika dilakukan dengan serangkaian program kebijakan yang memastikan Rakyat Indonesia di seluruh wilayah Republik ini mampu memiliki, menguasai, dan mengelola tanah mereka menjadi lahan yang produktif.

Baca Juga:  Tragedi Podium Anies Diteropong dari Sisi Kebijakan Publik

Selama proses produksi juga perlu diperhatikan bahkan perlindungan yang memadai untuk memastikan berjalan dengan baik, hasilnya tidak merugikan, bahkan mendatangkan keuntungan bagi para Petani dan masyarakat pedesaan umumnya.

Kemudian juga harus ada jaminan pasca produksi untuk kemampuan mendistribusikan produk mereka.

Bahkan memastikan bahwa mereka juga mau dan mampu mengonsumsi produk terbaik yang mereka hasilkan sendiri sesuai prinsip kedaulatan pangan (food sovereignty).

Pemaparan di atas hanya sebuah analisis yang terjadi di salah satu provinsi di Indonesia, namun bukan tidak mungkin terjadi di berbagai provinsi lainnya.

Kemungkinan permasalahannya juga berbeda-beda dengan kompleksitas meliputi kondisi awal sebelum PTSL dan sertifikasi tanah, kondisi tanah atau lahan yang disertifikasi, situasi dalam dinamika lingkungan, ekonomi, sosial, dan politik lainnya yang mungkin juga berbeda.

Pada titik di mana Pemerintah Pusat akan mengalami kompleksitas permasalahan yang luar biasa rumitnya, maka di situlah pembagian peran dalam tata kelola (governance) dengan Pemerintah Daerah di berbagai tingkatan di negara ini harus dilakukan.

Termasuk bekerja sama dengan organisasi atau kelompok masyarakat sipil yang memang memiliki kredibilitas dalam turut serta menyelenggarakan pembangunan berbasis RA.

Tidak kalah pentingnya, bahkan yang paling utama adalah pemberdayaan para Petani dan masyarakat pedesaan secara langsung terutama melalui pengorganisasian mereka dalam bentuk Koperasi Desa yang subtantif.

Semua ini tentu ditujukan untuk mewujudkan keamanan manusia berbasis reforma agraria (agrarian reform based human security) secara bersama-sama sesuai karakter Masyarakat dan Bangsa Indonesia dengan menjamin kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. (*)

*Virtuous Setyaka SIP MSi

-Dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia.

-Mahasiswa Doktoral (S3) Hubungan Internasional, PPS FISIP, Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Indonesia.

-Peneliti Tamu di Agrarian Resource Center (ARC) Bandung 2018.

988 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Reforma Agraria

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan