Keistimewaan Di Balik Kasus Dugaan Korupsi Randis Petinggi Lampung Timur

Penjelasan Kejaksaan Soal Up Date Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Randis Bupati & Wabup Lampung Timur

Proses pelimpahan tahap II pada kasus Randis Bupati – Wakil Bupati Lampung Timur.
Foto: Facebook Kejati Lampung.

Fajar Sumatera – Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] diketahui telah melakukan supervisi di dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kendaraan dinas [Randis] Bupati – Wakil Bupati Lampung Timur. Randis itu adalah: Toyota Land Cruiser Prado dan Toyota Harier.

Kejaksaan Tinggi Lampung menduga ada Tindak Pidana Korupsi [Tipikor] di dalam pengadaan randis itu. Pengadaan tersebut dimenangkan oleh PT Topcars Indonesia. Kejaksaan menduga ada kerugian negara sebesar: Rp 680 juta lebih.

Supervisi KPK di kasus ini telah dilakukan sebanyak: delapan kali. Dari supervisi itu, KPK dan Kejaksaan Tinggi Lampung menyatakan kasus itu naik ke tahap penyidikan.

Baca Juga:  KPK Awasi Penggunaan Anggaran Tulangbawang

Ada tiga orang tersangka: SH [Suherni], seorang Pejabat Pembuat Komitmen; Aditya Karjanto [AK], seorang rekanan dari PT Top Cars Indonesia; dan Dadan Darmansyah [DD], seorang Kelompok Kerja [Pokja].

Akademisi Hukum dari Universitas Negeri Lampung Yusdianto mengatakan supervisi itu menandakan ada hal yang istimewa di dalam kasus ini. Pelaksanaan supervisi terhadap kasus itu hingga dinyatakan ke tahap penyidikan kata Yusdianto memang sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 UU KPK.

”Sekilas dapat kita anggap bahwa kasus ini memang istimewa hingga disupervisi seperti itu,” kata Yusdianto dalam keterangan tertulisnya ke Fajar Sumatera, Jumat sore, 30 Oktober 2020.

Baca Juga:  KPK Didesak Ungkap Pemda di Lampung Penerima Gratifikasi 1 Ton Gula

Di balik nuansa keistimewaan itu, lanjut Yusdianto, harusnya disikapi oleh Kejaksaan Tinggi Lampung dengan memegang teguh prinsip profesionalitas. Penekanan ini dimaksudkan Yusdianto menyikapi tidak ditahannya para tersangka ketika kasus itu masuk ke pelimpahan tahap II.

“Anggapan bahwa kasus ini istimewa harusnya diikuti dengan sikap tegas. Bukan pula kesan tadi jadi bermakna lain. Keistimewaan tadi itu justru diberikan jaksa kepada para tersangka dengan tidak adanya penahanan,” ucapnya.

“Kita cukup menyesalkan alasan tidak ditahannya para tersangka. Alasan subjektif yang disebut jaksa bertolak belakang dari khakikat penanganan Tipikor yang sifatnya khusus. Kalo alasan itu dipergunakan di tindak pidana biasa: bisa masuk akal,” timpalnya.

Baca Juga:  Proses Penyidikan Kasus Khamami Tuntas

Ketiga tersangka diduga melanggar ketentuan hukum dalam:

– Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; dan

– Pasal 3 juncto Pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Kejati Lampung KPK Randis Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Suherni

Posting Terkait