Kejari Pringsewu Ajarkan Penerangan Hukum ke 126 Kepala Pekon

PRINGSEWU – Sebanyak 3 Kaskus yang masuk ke kejaksaan negeri pringsewu terkait tindak pidana korupsi terkait pengelolaan dana desa tahun anggaran 2017 dan masuk pemeriksaan dan penyelidikan kejaksaan setempat di 2018 lalu.

Hasil pemeriksaan dan penyelidikan tahun 2018 kejaksaan pringsewu di tiga Pekon ditemukan kerugian negara mencapai 600 juta, yang akhirnya masing-masing kepala pekon mengembalikan sesuai kerugian dalam pengelolaan dana desa.

Agar tidak terjadi kebocoran uang Negara dalam pengelolaan dana desa sebanyak 126 kepala pekon dari sembilan kecamatan se Kabupaten Pringsewu mengikuti kegiatan penerangan hukum dari Kejaksaan Negeri Pringsewu mengenai pengelolaan dana desa dalam perspektif penanganan tindak pidana korupsi.

Baca Juga:  Kejari Pringsewu Gelar Pisah Sambut Kajari

Kegiatan yang dibuka oleh Bupati Pringsewu H.Sujadi di Ballroom Hotel Urban Style by Frontone Pringsewu, Rabu (20/2/2019).

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari BPKP Provinsi Lampung dan Kejaksaan Negeri Pringsewu.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Pringsewu Dr.H.Fauzi, S.E., M.Kom., Akt., C.A., Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Andi Wijaya, S.T., M.T., Inspektur Kabupaten Pringsewu Dr.dr.Hj.Endang Budiati, M.Kes., jajaran pemerintah daerah dan Kejaksaan Negeri Pringsewu.

Bupati Pringsewu H.Sujadi dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan penerangan hukum, Sujadi Saddat memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Pringsewu yang mengadakan kegiatan penerangan hukum bagi para kepala pekon se-Kabupaten Pringsewu.

Baca Juga:  Kejari Pringsewu Jalan Ditempat Tangani Dugaan Korupsi Oknum Kakon Sukaratu

“Sehingga nantinya para kepala pekon dapat mengetahui aturan hukum yang ada, terkait pengelolaan dana desa ini,”ujar Sujadi Saddat.

Sujadi Saddat meminta setiap kepala pekon di Kabupaten Pringsewu menerapkan 4.T dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan, yakni Tertib Program, Tertib Administrasi, Tertib Waktu, dan Tertib Hukum.

“Kepala pekon harus menerapkan prinsip 100-0-100 juga harus menjadi perhatian dan acuan, yakni 100% benar dalam perencanaan program, 0% kesalahan, serta 100% benar dalam laporan pertanggung jawaban,”Pintanya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Pringsewu Asep Sontani Sunarya, S.H., C.N. mengatakan kegiatan penerangan hukum merupakan salah satu program kerja Kejaksaan Negeri Pringsewu dalam rangka preventif, pencegahan tindak pidana korupsi, khususnya terkait dana desa.

Baca Juga:  Kejari Pringsewu Keluarkan Sprindik Dugaan Korupsi RSUD

“Sekaligus untuk mensosialisasikan kapasitas dan kewenangan Kejaksaan sebagai Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan (TP4D) di Kabupaten Pringsewu,”.Kata Asep.

Dikatakan Asep, Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan ini akan fokus pada pendekatan preventif.

“melalui upaya-upaya yang dilakukan untuk memastikan agar pemberantasan korupsi sejalan dengan penegakan hukum secara efektif dan optimal demi kepentingan rakyat,”pungkasnya. (DN)

Kejari Pringsewu

Posting Terkait