Kejari Pringsewu Keluarkan Sprindik Dugaan Korupsi RSUD

Saefudin | Fajar Sumatera

PRINGSEWU – Lebih kurang satu tahun sudah, Kejakasaan Negeri Pringsewu mengurai benang kusut terkait dugaan korupsi pembangunan gedung rumah sakit umum daerah (RSUD) di Kabupaten setempat.

Sejak 11 November 2018 lalu, DPRD dan Kejari Pringsewu melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) Untuk memastikan informasi soal ke kebobrokan bangunan ruang rawat inap kelas III RSUD tersebut.

Kini, perkara korupsi di gedung kelas III mulai menemui titik terang siapa saja oknum yang bermain dalam realisasi pembangunan yang dianggarkan 3,9 Miliar melalui APBD Tahun Anggaran 2012 lalu.

Baca Juga:  Kejari Pringsewu Panggil Sejumlah Saksi Kasus RSUD Tahun 2012

Patut diacungi jepol bagi Korps Adiyaksa Pringsewu yang sudah berani mengeluarkan surat perintah penyidikan (Sprindik).

Hal itu, dibenarkan oleh Asep Sontani Sunarya, SH., C.N Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Pringsewu, Pihaknya telah mengeluarkan Sprindik terhadap dugaan penyimpangan pembangunan gedung rawat inap kelas III RSUD Pringsewu pada 2012 lalu.

“Betul Sprindik itu sudah dikeluarkan, upaya penyidik mengumpulkan alat bukti guna menemukan tersangka, karena sesuai dengan perintah KUHAP”, kata Asep Sontani Sunarya, Jumat (29/11).

Untuk mengetahui berapa besaran kerugian pembangunan RSUD, Kejaksaan Negeri Pringsewu masih menunggu hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tersebut sebagai alat bukti untuk menetapkan siapa saja yang menjadi tersangka.

Baca Juga:  Kejari Pringsewu Cari Tersangka Baru Korupsi RSUD

“Saat ini masih menunggu hasil dari ahli (BPKP) untuk mengetahui berapa jumlah kerugian negara”, ungkap Kejari Pringsewu melalui sambungan suara WhatsApp.

Soal nama-nama oknum yang terlibat, Kejaksaan Negeri Pringsewu belum bisa untuk menetapkan tersangka.

“Sabar lah ya, nunggu hasil audit BPKP, kalau hasilnya sudah jelas pasti kita akan melakukan konprensi Pers untuk pengumuman tersangka”, imbuhnya.

Baca Juga:  Kejari Pringsewu Gelar Pisah Sambut Kajari

Terpisah,Saat dikonfirmasi di gedung DPRD Pringsewu, Jumat 29 November 2019, Kasi Pidsus Kejari Pringsewu Leonardo Adiguna juga mengatakan, pihaknya tidak butuh waktu lama lagi untuk mengungkap kasus ini.

“Menunggu hasil audit BPKP, terkait berapa jumlah kerugian uang negara pembangunan gedung kelas III tersebut”, ucap Leonardo.

Dia menjelaskan, Pembangunan gedung rawat inap kelas III RSUD Pringsewu dikerjakan pada tahun 2012 dengan anggaran sebesar Rp3,9 miliar.

“Bangunan tersebut sempat di Sidak Komisi III DPRD karna banyak bangunan yang rusak”, tutupnya. (DN)

Kejari Pringsewu Korupsi RSUD Pringsewu

Posting Terkait