Kejari Segera Usut Korupsi KPU Pesawaran

Ilustrasi (ist)

Gedongtataan – Kejaksaan Negri (Kejari) diminta agar segera melakukan pengusutan untuk melakukan penyelidikan pengumpulan data serta pengumpulan bahan keterangan, terkait dengan kasus dugaan korupsi Alokasi dana melalui APBN tahun 2016, senilai Rp 3.874.506.000, dengan rincian Rp 2.205.254.000, untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis. Sedangkan Rp 1.669.252.000 untuk Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik serta tambahan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2016 sebesar Rp300juta di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran.

Hal ini di ugkapkan salah satu tokoh Kabupaten setempat Mualim Taher dia berharap aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan Negri Kalianda segera mengungkap dugaan kasus di KPU Pesawaran, sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Karena hukum adalah panglima, agar dapat di tegakkan sesuai dengan aturan jangan sampai hukum di nodai dengan kepentingan-kepentingan politik, dan dengan adanya dugaan korupsi di KPU agar segera di ungkap dengan tuntas sampai dengan ke akar-akar nya,” Harap Mualim ketika di konfirmasi melalui telpon seluler (12/4).

Hal yang sama juga di katakan Maryadi, aparat penegak hukum khusus nya kejaksaan agar benar-benar serius menangani kasus dugaan korupsi di KPU Kabupaten setempat karena di sinyalir telah merugikan negara yang jumlah nya sangat fantastis.

Baca Juga:  Kejati Lampung Bakal Usut Dugaan Korupsi Embung 1 Miliar

“Saya berharap aparat penegak hukum, benar-benar serius menangani kasus dugaan korupsi di KPU, kalau memang terindikasi telah merugikan negara, agar koruptor-koruptor di KPU segera di tangkap dan dipenjarakan,” urai nya.

Dia mengatakan salah satu item kegiatan rumah pintar yang fiktip, itu adalah salah satu pintu masuk aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dalam pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan.

“Jadi aparat penegak hukum jangan ragu-ragu untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Ketua, Sekretaris dan Bendahara KPU, jangan sampai ini berlarut-larut, karena di khawatirkan akan memanipulasi LPJ dan menghilangkan barang bukti,” Jelasnya.

Sementara itu info orang dalam dari KPU mengungkapkan, semenjak mencuat nya dugaan korupsi di kantor nya, Sekretaris KPU, Dariyo, dan bendahara nya, sibuk baru membuat laporan, semua pegawai pada di curigai terkait dengan bocor anggaran di KPU.

“Memang benar pak, kalau rumah pintar itu fiktip, karena itu baru di buat pada tahun 2017, sedang anggaran itu untuk tahun 2016, waktu kami masih ngantor di Sukaraja, rumah pintar itu belum ada, semenjak mencuat nya berita ini, pak Dariyo baru sibuk memerintahkan kami untuk buat rumah pintar secara diam-diam, takut ketahuan wartawan dan aparat penegak hukum,” jelas nya kepada Fajar Sumatera, dan mewanti-wanti namanya tidak di publikasikan.

Baca Juga:  Komisioner KPU Bantah Terlibat Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan

Dia juga menyebutkan memang benar beberapa kegiatan itu di realisasikan, namun semua pelaporan kegiatan itu di manipulasi dan anggaran di mar’up semua, untuk menutupi item-item yang di duga bermasalah.

“Kalau memang aparat penegak hukum mendatangkan tim audit sendiri, saya yakin semua pelaporan keuangan itu tidak ada yang benar, karena ini nyata-nyata pelaporan nya dibuat semenjak ada nya berita di KPU mencuat, coba kalau tidak ada berita pasti semua nya adem-adem aja, mereka menikmati hasil korupsinya itu, ini baru yang 2016, coba aparat penegak hukum menyelidiki juga anggaran tahun 2014 dan 2015, itu bermasalah semua, g usah jauh-jauhlah, masalah lelang kotak suara dan kertas pemilu, pasti Dariyo masuk penjara, ini aja kami lihat, Dariyo dan Aminudin sudah bolak-balik ke Polres Pesawaran,”katanya.

Dia berharap aparap penegak hukum, dalam memberantas korupsi janganlah tanggung-tanggung, berantas sampai ke akar-akarnya, sesuai dengan program Kapolri.

Baca Juga:  KPK Dalami Dugaan Korupsi Rp 600 Miliar Di Kabupaten Lampung Utara

“Saya berharap aparat penegak hukum dalam hal ini pihak Polres Pesawaran, benar-benar mengungkap kasus korupsi di KPU, jangan cuman sibuk melakukan pemanggilan saat di beritakan, kalau memang tidak sanggup menangani kasus korupsi ini, serahkan kepada pihak kejaksaan,” ujarnya.

Sementara itu Sekretaris KPU Pesawaran, Dariyo mengakui kalau ada kegiatan yang belum berjalan, seperti membuat rumah demokrasi atau rumah pintar, menurutnya merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang ada pada KPU dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)  tahun 2016 sebesar Rp300juta.

Dia juga menjelaskan ditahun 2016, KPU mendapatkan dana hibah dari pemerintah daerah Pesawaran sebanyak dua kali. Pertama, Rp1,1milyar,  Kemudian, didapat juga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  sekitar dua milyaran rupiah.

“Tahun 2016, KPU mendapat dana hibah dari pemda dan pusat. Semua sekitar empat milyaran dan kini sudah habis dipergunakan, dan hasil tim audit di KPU pada tahun 2016 cuman ada temuan Rp 130 juta saja dan itu sudah saya pulangkan ke negara,” akui nya. (MH/PS)

Kejari Korupsi KPU Pesawaran Mualim Thaher

Posting Terkait