Kejati: Dugaan Korupsi Dinas PU-PR Lampung Selatan Tidak Satu Irisan Dengan Pengembangan Perkara yang Dilakukan KPK

Kejati: Dugaan Korupsi Dinas PU-PR Lampung Selatan Tidak Satu Irisan Dengan Pengembangan Perkara yang Dilakukan KPK

Ilustrasi.

Bandar Lampung – Kejaksaan Tinggi [Kejati] Lampung menganggap perlu melakukan penelaahan terhadap kerja-kerja Kejaksaan Negeri [Kejari] Lampung Selatan. Diketahui, Kejari Lampung Selatan sedang melakukan penanganan dugaan korupsi proyek di Dinas PU-PR Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

Penelaahan itu harus dilakukan dikarenakan Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] juga sedang melakukan pengembangan perkara dugaan korupsi proyek di Dinas PU-PR Lampung Selatan. Perkara ini berkaitan dengan kasus korupsi mantan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan.

Diketahui dalam pengembangan perkara tersebut, KPK telah melakukan penggeledahan dan penyitaan sejumlah dokumen dari berbagai lokasi. Sejumlah pihak pun telah diperiksa, termasuk Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto. KPK telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan [SPDP] dengan menetapkan mantan Kadis PU-PR Lampung Selatan Hermansyah Hamidi sebagai tersangka.

Baca Juga:  KPK Desak PT GPM Bayar Tunggakan Pajak

Kadis PU-PR Lampung Selatan Syahroni yang kini menjabat turut terlibat dalam pengembangan perkara ini. Lembaga antirasuah turut melakukan penggeledahan ke rumah Syahroni di seputaran Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung.

Terkait hal ini, Kepala Seksi Penerangan Hukum [Kasi Penkum] Kejati Lampung Andrie W Setiawan mengaku telah berkoordinasi dengan Kejari Lampung Selatan. Hasil dari koordinasi itu dikatakannya, telah membuahkan hasil.

Hasilnya, jelas Andrie W Setiawan, bahwa duduk persoalan yang sedang ditangani oleh Kejari Lampung Selatan tidak berkaitan dengan pengembangan perkara yang sedang ditindaklanjuti oleh KPK.

Baca Juga:  Rekomendasi Pansus Hak Angket DPR Tidak untuk Lemahkan KPK

“Kita sudah dapat keterangan dari pihak Kejari Lampung Selatan, pengananan yang dilakukan oleh mereka tidak beririsan dengan pengembangan perkara yang sedang ditindaklanjuti oleh KPK,” jelas dia kepada Fajar Sumatera, 23 September 2020.

“Artinya tidak tumpang tindih. Sebab bila terjadi tumpang tindih, itu tidak diperboleh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa satu perkara itu hanya boleh ditangani oleh penegak hukum, tidak diperbolehkan ada dua institusi penegak hukum yang menangani satu perkara,” timpalnya.

Andrie W Setiawan menerangkan, hingga saat ini, penanganan dugaan korupsi tersebut masih berlanjut di Kejari Lampung Selatan.

Untuk diketahui, penanganan perkara di Kejari Lampung Selatan itu bermula dari adanya aduan Lembaga Swadaya Masyarakat [LSM] Pergerakan Masyarakat Anti Korupsi [Pematank]. Dalam aduannya, disebutkan bahwa sejumlah proyek Dinas PU-PR patut diduga berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi [Tipikor].

Baca Juga:  Apakah Jeruk yang Ada di Rutan Bandar Lampung Saat Agung Jalani Sidang Bagian Penangkal Covid-19?

Proyek yang diduga bermasalah itu yakni, pemeliharaan Jalan Natar – Batas Pesawaran senilai Rp 1,8 miliar. Proyek ini dikerjakan CV PGJ. Kemudian proyek pembangunan Embung Desa Pancasila Kecamatan Natar senilai Rp761 juta yang dikerjakan CV. Berkah Mandiri.

Aduan-aduan ini yang kemudian oleh Kejati Lampung diteruskan ke Kejari Lampung Selatan untuk ditindaklanjuti. ”Jadi memang aduan itu kita [Kejati Lampung_red] mintakan agar ditindaklanjuti oleh Kejari Lampung Selatan,” tutur Andrie W Setiawan.

Penulis: Ricardo Hutabarat

Hermansyah Hamidi Kejari Lampung Selatan Kejati Lampung Korupsi Dinas PU-PR Lampung Selatan KPK Syahroni

Posting Terkait