Kejati Galau Tahan Tersangka Kasus Jagung?

Bandar Lampung – Tidak ditahannya tiga tersangka kasus pengadaan benih jagung  senilai Rp. 140 Milyar menuai atensi praktisi hukum.

Praktisi hukum Lampung Ginda Ansori berpendapat, dengan tidak ditahannya ketiga tersangka akan memicu asumsi publik jika Kejati cenderung labil dalam mengambil keputusan.

“Dengan tidak ditahannya tersangka, masyarakat tentunya akan bertanya-tanya mengapa yang bersangkutan belum ditahan, yang pada akhirnya memberikan kesan bahwa hukum ini labil dalam keputusannya,”tegasnya, Selasa (30/3).

Kendati demikian sambung mantan aktivis ini, terkait penahanan tersangka menjadi hak penuh dari penyidik, penuntut umum dan hakim dalam sistem peradilan pidana.

” Ada dua syarat yang harus di penuhi untuk melakukan penahanan, sebagaimana Syarat penahanan di atur dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). dan dua syarat itu penahanan subjektif dan objektif, “kata Ginda saat di hubungi fajarsumatera.co.id, Selasa (30/03)

Menurutnya, Secara subjektif tersangka dapat ditahan apabila memenuhi Pasal 21 ayat (1) KUHP yang menyatakan. Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.

Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana, “ungkapnya

Ginda menerangkan bahwa Dalam konteks ini tersangka bisa ditahan apabila penyidik menilai terdakwa akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana.

” Dengan kata lain apabila penyidik menilai tersangka atau terdakwa tidak akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana, maka terhadap tersangka tidak perlu ditahan, “jelasnya

Ia menjelaskan, meskipun rumusan perbuatan telah memenuhi syarat untuk ditahan sebagaimana syarat objektif penahanan, ketentuan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP yang menyatakan. ” Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan percobaan maupun pemberian bantuan,”ucapnya

Dalam tindak pidana tersebut dalam hal artian:

a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Kemudian, ia menambahkan saat ini perbuatan tersangka tersebut sudah masuk dalam rumusan objektif, tetapi dalam hal ini penyidik masih menggunakan penilaian terhadap syarat subjektif.

Dengan tidak segera di tahannya tersangka atas korupsi pengadaan benih bibit jagung itu , ia menilai ini akan menjadi persoalan sendiri di tengah publik dan akan menimbulkan kesan terkait tindak pidana korupsi atau yang berkaitan dengan tindak pidana pengelolaan uang negara.

“kesan nya berbeda pelayanan hukumnya dengan masyarakat yang mencuri kendaraan roda dua atau tindak pidana dengan kerugian kecil lainnya, “imbuhnya

Selanjutnya, ia berpendapat jika pada saat mereka ditetapkan tersangka, meskipun keluar kota atau keluar negeri pun masih dapat diminta tanggungjawabnya kecuali meninggal dunia.

Lalu, Pada dasarnya ketentuan Pasal 87 Ayat 4 UU ASN berlaku mengikat untuk mereka yang terbukti dan dipenjara paling singkat 2 tahun dan dilakukan secara berencana.

“Tentunya hal ini akan berpengaruh langsung terhadap status mereka sebagai ASN dan jika terbukti, maka akan diberhentikan secara tidak hormat berdasarkan norma hukum ini, karena Sebagai bagian dari masyarakat tentunya juga dengan kejadian ini, kita turut prihatin namun tidak cukup demikian saja, tetapi harus dikenakan sanksi jika terbukti bersalah sesuai dengan perbuatannya,”terangnya

Ia berharap, agar ASN Lampung khususnya dapat lebih berhati-hati dalam memegang amanah saat menjadi bagian dari pemerintah.

“karena jika ada penyalahgunaan jabatan maka dapat kehilangan pekerjaan dan harapan hidup keluarga menjadi suram sebagai akibat telah melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi, “tandasnya

Reporter :Agung Kurniawan

Kasus jagung lampung 140 miliar

Posting Terkait