Kejati Lampung Usut 2 Proyek Rigid Beton Waykanan

Kasi Penkum Kejati Lampung, Ari Wibowo | istimewa

BANDARLAMPUNG — Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung Ari Wibowo akan mengkroscek melalui Kejaksaan Negeri (Kejari) Waykanan mengusut temuan warga soal permasalahan dua proyek rigid beton senilai Rp27 miliar di kabupaten tersebut.

“Kami akan cari tahu. Apakah ada pengaduan resmi, pendampingan TP4D, hingga pada kesesuaian kontrak dan pelaksanaannya,” ujar Ari Wibowo, Selasa (29/10).

Biasanya, persoalan proyek seperti ini tak dapat dilihat kesalahan mendasar secara sepintas lalu atau kasat mata. Tetapi, harus terlebih dahulu ditelaah kesesuaian pengerjaan dengan apa yang telah tertera di dalam kontrak.

Baca Juga:  Menunggu Pengadilan Rakyat Perkara OTT di Kesbangpol Lampung

Sejauh ini, pihaknya baru memantau gejolak yang terjadi pada dua proyek tersebut di media massa dan sosial untuk keperluan awal pengumpalan data dan keterangan (Pulbaket).

“Jadi bila sewaktu-waktu ada perintah resmi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kami sudah siap,” tandasnya.

Sebelumnya, Akademisi Universitas Lampung (Unila) Yusdianto menyatakan sejumlah pejabat terindikasi apatis terkait temuan permasalahan pada dua proyek rigid beton di Waykanan senilai Rp27 miliar.

Para pemenang tendernya adalah, PT Indoteknik Prima Solusi untuk proyek pembangunan ruas jalan Srirejeki-Pakuan senilai paket Rp16,58 miliar.

Baca Juga:  Buronan Terpidana 7 Bulan Diciduk

Dan, PT Segitiga Permai Perkasa berupa paket peningkatan jalan ruas Blambanganumpu-Srirejeki senilai Rp11,1 miliar

“Saya baru mendapati hanya Komisi III DPRD Waykanan yang meresponnya. Selebihnya terkesan diam. Ada apa ini?” Tandasnya, Senin (28/10).

Padahal, persoalan yang mencuat pada proyek yang pendanaannya bersumber dari APBD Pemprov Lampung tersebut sangat terang-benderang.

Yaitu, tak ada quality control dari salah satu pemilik  PT Segitiga Permai Perkasa Gunawan. Hal itu tergambar dari pernyataanya sensiri bahwa yang bersangkutan tak pernah menijau lokasi.

Serta tidak tahu menahu tentang apa saja yang telah terjadi terhadap proyeknya tersebut. Bahwa, pernah disidak oleh dewan setempat.

Baca Juga:  LSM KAMPUD Resmi Laporkan 250 Miliyar Deposito APBD Lamsel ke Kejati Lampung

Hingga keberadaan oknum aparat keamanan di sekitar lokasi proyek. “Ini aneh juga. Untuk apa ada personil keamanan? Idealnya ad konsultan dan pengawas di sana. Iya kan!?” Ujar Yusdianto.

Lalu, tak ada plang nama, kerapatan besi coran, dan ukurannya yang dinilai tak sesuai spesifikasi teknik, hingga ancaman boikot oleh warga melalui LSM Patriot Indonesia.

Untuk itu, pengamat hukum tersebut berharap aparat terkait seperti Jaksa, polisi, pemkab, dan pemprov, turut terlibat di permasalahan ini. “Jadi tak hanya dewan,” tuturnya. (NUS)

 

Kejati Lampung Proyek Rigid Beton Waykanan

Posting Terkait