Kemhub dan AP II Tingkatkan Pelayanan Penerbangan Bandara Radin Inten II

Ilustrasi Penerbangan. (ist)

Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemhub) dan PT Angkasa Pura (AP) II melakukan penandatanganan kesepakatan bersama tentang rencana kerja sama dan penyusunan kajian pengalihan pengelolaan Bandara Radin Inten II Lampung dan Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu yang meliputi pemanfaatan barang milik negara dengan pola kerja sama pemanfaatan (KSP).

Penandatanganan dilakukan oleh Plt Direktur Jenderal Perhubungan Udara Pramintohadi Sukarno dan Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) Muhammad Awaluddin di Jakarta, Senin (27/8).

Adapun kesepakatan bersama ini, berlaku sampai dengan 31 Desember 2018 terhitung sejak tanggal ditandatangani. Kesepakatan bersama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.

Baca Juga:  Kemenhub Larang Powerbank Berdaya Besar Masuk Pesawat

Pramintohadi menjelaskan, penyelenggaraan Bandara Fatmawati Soekarno dan Bandara Radin Inten II saat ini dilakukan unit penyelenggara bandar udara (UPBU). Kedua bandara ini perlu dikembangkan dalam rangka peningkatan keamanan dan keselamatan serta pelayanan penerbangan.

“Maka perlu melibatkan pihak yang lebih berpengalaman untuk mempercepat peningkatan pelayanan melalui pengelolaan bandara yang lebih profesional,” kata Pramintohadi di Jakarta, seperti yang dilansir dari beritasatu.com, Senin (27/8).

Dia menjelaskan, AP II akan mengeksplorasi peluang kerja sama Bandara Radin Inten II dan Bandara Fatmawati Soekarno yang berkelanjutan dengan menyusun proposal kerja sama pemanfaatan barang milik negara, termasuk investasi sesuai rencana induk bandar udara dan sesuai proposal kerja sama pemanfaatan barang milik negara.

Baca Juga:  Kementerian Perhubungan Terbitkan Aturan Berlayar di Danau Toba

Selain itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan mengevaluasi proposal kerja sama pemanfaatan barang milik negara pada Bandar Udara Radin Inten II dan Bandar Udara Fatmawati Soekarno untuk mendapat persetujuan.

Lebih lanjut, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara secara berjenjang menyampaikan hasil kajian kerja sama pemanfaatan barang milik negara Bandara Radin Inten II dan Bandara Fatmawati Soekarno kepada menteri keuangan guna mendapatkan izin prinsip penggunaan barang milik negara dengan pola kerja sama pemanfaatan.

Pramintohadi mengimbau, AP II agar terus menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanannya kepada pengguna jasa dan dapat senantiasa memelihara fasilitas agar dapat dimanfaatkan maksimal. “Hal lain yang tidak kalah penting adalah meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah maupun pihak-pihak terkait yang berwenang di bidang penerbangan,” ungkap Pramintohadi.

Baca Juga:  Warga Diminta Jaga Lampu Jalan & Rambu Lalu Lintas Bantuan Kemenhub

Di tempat yang sama, Direktur Utama AP II Muhammad Awaluddin mengatakan, dengan rencana pengalihan pengelolaan kedua bandara itu kepada AP II, maka Kemhub bisa lebih fokus kepada pengembangan bandara-bandara lain, terutama di daerah terpencil, terdalam, dan terluar.

Awaluddin menyebutkan, selain melakukan pengoperasian, pihaknya juga bertanggung jawab untuk mengembangkan kedua bandara. Dia menaksir, kebutuhan dana pengembangan setiap bandaranya sekitar Rp 300-500 miliar. (net/hp)

angkasa pura ii Kemenhub

Posting Terkait