Kenapa BPN Way Kanan Mau Dipolisikan di Balik Kasus yang Menyeret Doni Ahmat Ira?

 

Kenapa BPN Way Kanan Mau Dipolisikan di Balik Kasus yang Menyeret Doni Ahmat Ira?

Ilustrasi.

Fajar Sumatera – Badan Pertanahan Nasional [BPN] Way Kanan rencananya akan dilaporkan ke polisi. Adalah Anton Heri yang berniat membuat laporan polisi karena ia menduga ada indikasi pelanggaran hukum, yang diduga dilakukan BPN.

Dalil pelaporan itu, ucap Anton Heri kepada Fajar Sumatera, Senin siang, 16 November 2020, menyoal tentang adanya tumpang tindih batas-batas bidang tanah milik kliennya yang dinilainya disengaja oleh BPN Way Kanan.

“Awal-awal, peta digital atas batas tanah milik klien kami tidak ada yang tumpang tindih. Hal ini kami lakukan dan berlangsung ketika Polres Way Kanan menindaklanjuti laporan atas dugaan pengrusakan lahan pada 3 Juni 2020,” ungkap Anton.

Tindak lanjut laporan oleh Polres Way Kanan yang dimaksud Anton Heri adalah soal dugaan pengrusakan lahan yang diduga dilakukan oleh anggota DPRD Way Kanan Doni Ahmat Ira. Laporan itu dimulai sejak bulan Agustus 2019. Dalam laporan polisi disebutkan bahwa Doni Ahmat Ira diduga merusak lahan warga seluas 26 Hektare.

“Saat itu kegiatan tersebut dihadiri oleh pelapor didampingi kuasa hukum, kemudian dihadiri juga oleh pihak terlapor yakni anggota DPRD Way Kanan dari Fraksi Hanura dan team. Juga disaksikan oleh perangkat Kampung Negara Mulya kemudian penyidik dari kepolisian serta Kapolsek Negara Batin berikut jajarannya.

Baca Juga:  Begini Respons Polres Way Kanan Soal Perkara Dugaan Pengrusakan Lahan Warga di Kampung Negara Mulya

Menurut keterangan petugas BPN Way Kanan yang turun ke lapangan, bahwa titik koordinat atas sertifikat hak milik klien kami benar adanya di lokasi yang digusur oleh terlapor, dan keterangan tersebut dimuat oleh BPN melalui surat resminya,” ucap Anton Heri menceritakan ihwal pengukuran batas tanah di kasus yang dikawalnya.

Yang membuat jengkel Anton Heri adalah ketika Doni Ahmat Ira akhirnya bersedia melakukan uji atas klaim: bahwa tanah yang diratakannya dengan alat berat adalah miliknya. Padahal kata Anton, uji batas tersebut harusnya sudah jauh hari dilakukan.

“Dari kemarin-kemarin yang bersangkutan entah kemana. Setelah berbulan-bulan, yang bersangkutan melakukan uji batas tanah. Perlakuan polisi kepada yang bersangkutan ini sejak dulu sudah kami pertanyakan. Kenapa seolah-olah polisi bersikap menunggu yang bersangkutan.

Baca Juga:  Soal Dugaan Pengrusakan Lahan di Kampung Negara Mulya: Polisi Ambil Keterangan Ahli Pidana

Padahal status kasus ini dalam tahap penyelidikan, harusnya prinsipnya adalah melakukan penyelidikan, artinya segera. Kami duga ada niat buying time dari yang bersangkutan. Di dalam kriminologi, buying time itu dimaksudkan untuk menciptakan window opportunity dan bertendensi memanipulasi,” jelas Anton.

Anton Heri mengatakan, pada 11 November 2020, peta digital atas batas tanah milik kliennya secara tiba-tiba berubah, dan tidak sesuai dengan peta digital yang di awal, alias tumpang tindih.

“Kami mendapatkan informasi bahwa peta digital dan titik koordinat sertifikatnya sudah tidak sama seperti seperti semula saat dilaksanakan proses pengembalian batas. Saat ini sudah ada peta digital yang baru di atas peta digital klien kami, namun dengan rajangan yang berbeda.

Kami melihat, Before and After pada peta digital itu kontras sekali. Kami menduga, esensi dari apa yang kami sebut buying time tadi, berujung pada peta digital yang tumpang tindih. Kami sudah meminta tanggapan dari Kepala BPN Way Kanan Nirwanda, dan dijawab pihaknya akan meminta waktu pada Rabu depan untuk menjelaskannya,” pungkas Anton Heri.

Baca Juga:  Melihat Niat dan Sepak Terjang BPN di Balik Dugaan Pengrusakan Lahan oleh Oknum Legislator Doni Ahmat Ira

Anton mengatakan, pengujian batas-batas tanah yang akan dilakukan Doni Ahmat Ira sebenarnya sedang menunggu tanggal pelaksanaan.

“Untuk sementara pengujian batas-batas tanah yang akan dilakukan terlapor belum terjadi. Namun, klien kami mendapati sudah ada perubahan. Klien kami tahu ada indikasi tumpang tindih berdasarkan aplikasi sentuh tanahku. Yang aplikasi itu memang milik BPN tapi diperuntukkan ke masyarakat umum,” jelas Anton.

Adanya perubahan pada batas-batas tanah ini lah yang menjadi dasar bagi ia dan klien untuk melaporkan BPN Way Kanan, ucap Anton. “Perlu diketahui, bahwa yang bisa mengubah dan membuat tumpang tindih peta digital dan koordinat tersebut hanya lah pihak BPN,” tambahnya.

Nirwanda sampai saat ini belum memberikan respons atas permintaan tanya jawab yang diajukan Fajar Sumatera. Pesan singkat ke nomor Whats App Nirwanda belum direspons.

Fajar Sumatera masih akan melakukan up date terhadap materi dari produk jurnalistik ini yang memang diatur dalam Pedoman Media Siber.

Reporter: Ricardo Hutabarat

BPN Way Kanan Doni Ahmat Ira

Posting Terkait