Kepala Desa Diminta Maksimal Kelola Dana Desa

Ilustrasi Dana Desa (Ist)

BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama Kepolisian Daerah, telah bersinergi dengan mengadakan kegiatan sosialisasi nota kesepahaman antara Kapolri dengan Kemendagri dan DES PDTT, tentang Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan dana desa.

Terkait hal tersebut, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Provinsi Lampung, berharap para kepala desa (kades) bekerja lebih maksimal terkait pengelolaan dana desa. Instansi itu mengingatkan perangkat desa jangan takut akan kehadiran polisi dalam pengawasan dana desa.

“Seluruh kepala dan aparat desa untuk bekerja lebih maksimal dalam mengelola alokasi dana desa maupun dana desa,” kata Kepala BPMD Lampung, Yuda Setiawan, Selasa (7/11).

Selain itu, tentang kinerja pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN maupun APBD agar bisa lebih transparan dan akuntabel. Sehingga, bebas dari perilaku menyimpang. “Buat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan yang dikerjakan. Sehingga, tidak ada kepala desa atau perangkat desa yang terjaring polisi karena perilaku menyimpang, atau korupsi,” ujar dia.

Baca Juga:  BHP Pertanyakan Aliran Dana Desa

Menurutnya, alasan presiden mengintruksikan kepolisian untuk mengawasi program desa karena sejak awal diterapkan banyak kepala desa yang masuk penjara. “Jadi, presiden itu sayang dan peduli kepada kepala desa bagaimana agar selamat dan program desa bisa dirasakan masyarakat. (Artinya), kepolisian itu mengawasi dan mencegah terjadinya korupsi,” kata Yuda.

Sebelumnya, Kepala Kepolian Daerah (Kapolda) Lampung Irjen Suroso Hadi Siswoyo mengatakan, pihaknya akan mengawal pengalokasian dan pendistribusian dana desa sebesar Rp1,9 triliun di provinsi berjuluk Gerbang Sumatera ini. Untuk itu, hari ini pihaknya mengumpulkan jajarannya di Bhabinkamtibnas se-Lampung guna memberikan pemahaman terkait dana desa tersebut.

Baca Juga:  Bupati Chusnunia Harapkan Desa Mandiri dan Efisiensi Gunakan Dana

“Presiden meminta kepada Kapolri untuk melakukan pengawalan terhadap alokasi dan distribusi dana desa itu. Maka kepolisian bersama pemerintah mengambil langkah untuk memberikan pemahaman agar penggunaan dana desa itu harus transparan dan ditampilkan secara jelas,” kata Kapolda Suroso, di gedung Pusiban, Selasa lalu

Kapolda menjelaskan, bahwa sosialisasi ini sangat penting, karena Bhabinkantimnas merupakan ujung tombak Polri di desa. Sehingga diharapkan mampu memahami secara utuh, tugas dan kewenangannya dalam melakukan pengawalan dan pengawasan dana desa, dengan bersinergi dengan aparat desa dan instansi terkait, untuk penggunaan dana desa.

“Mudah mudahan bisa terkawal dengan baik. Kami memang baru mulai sosialisasi karena tanggal 20 Oktober 2017 lalu kami video Converence dengan Mendagri dan Kapolri. Maka kami baru sosialisasi. Diharapkan melalui sosialisasi ini, jajaran kepolisian di Polres, Kasat Binmas, Kasat Reskrim sampai Bhabinkantibmas bisa memahami tugasnya dengan baik,” paparnya.

Baca Juga:  Melalui DD, Bengkulujaya Terus Berbenah

Selain itu, pihaknya juga membentuk sejumlah Satgas, diantaranya satgas deteksi dini, satgas sosialisasi, termasuk pencegahan. “Dan manakala terjadi sesuatu yang sudah tidak bisa ditolerir, maka akan dilakukan penindakan,” imbuhnya.

Seperti diketahui, pemerintah pusat telah menyalurkan dana desa pada tahun 2017 sebesar Rp20 triliun. Khusus untuk Lampung Rp1,9 triliun, untuk 13 kabupaten yang tersebar di 2435 desa.

“Dana sebesar itu harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Oleh karena itu, hari ini ada materi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan desa (BPMD) Provinsi Lampung yang memberikan materi pengelolaan dan pendayagunaan dana desa,” katanya. (ZN)

Dana Desa

Posting Terkait