Keputusan MA Tentang Penempatan Sidang Eks Bupati Lampung Tengah Mustafa di Jakpus Masih Berlaku Bagi KPK?

 

IPW Sarankan KPK Era Firli Bahuri Untuk Tangkap Oknum Polisi yang Minta Proyek dan Peras Kepala Dinas

Gedung KPK. Foto: Istimewa.

Fajar Sumatera – Eks Bupati Lampung Tengah Mustafa sudah dua kali ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK].

Pertama sebagai tersangka penyuap. Kedua sebagai tersangka penerima gratifikasi Rp95 miliar.

Pada kasus pertama, Mustafa disidangkan di Pengadilan Negeri [PN] Tipikor Jakarta Pusat [Jakpus]. Vonisnya: 3 tahun pidana penjara.

Penetapan lokasi sidang itu didasarkan keputusan Mahkamah Agung [MA]. Keputusan itu dituangkan di dalam surat vonis eks Kadis PU-PR Lampung Tengah Taufik Rahman.

Baca Juga:  Mantan Pimpinan KPK Bertanya Kepada Kanwil Kemenkum-HAM Lampung: Dimana Lokasi Dugaan Pungli Asimilasi Itu?

Penetapan lokasi itu tertuang di dalam: Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 79/KMA/SK/IV/2018 tanggal 24 April 2018 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat [Jakpus] untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Mustafa dkk.

Taufik Rahman adalah tersangka yang turut dalam kasus Mustafa.

Kini KPK sedang melengkapi berkas tersangka Mustafa untuk perkaranya yang kedua. Akankah KPK masih menggunakan dalil yang dikeluarkan oleh MA untuk melangsungkan sidang di PN Tipikor Jakpus?

Baca Juga:  Mustafa Resmi Tersangka Suap Pinjaman APBD 2018

Pelaksana Tugas Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan lembaga antirasuah masih tetap melakukan kajian untuk hal tersebut.

“Masih dikaji,” kata Ali Fikri kepada Fajar Sumatera, Senin malam, 26 Oktober 2020.

Dalam perkara ini, Mustafa diduga memungut fee 10-20 persen dari nilai proyek di Dinas PU-PR Lampung Tengah.

“Dari catatan penerimaan dan pengeluaran, uang senilai Rp 95 miliar tersebut diperoleh pada kurun waktu Mei 2017 hingga Februari 2018 dan dipergunakan untuk kepentingan MUS,” ucap Wakil Ketua KPK Alexander kala itu.

Baca Juga:  KPK Telaah Kasus Nunik

Mustafa pun dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 KUHP.

Reporter: Ricardo Hutabarat

KPK Mustafa Nunik

Posting Terkait