Kerahasiaan Bank Bakal Dihapus

Gambar Ilustrasi (Ist).
JAKARTA, FS—Pemerintah menargetkan untuk merampungkan seluruh aturan perundang-undangan yang menjadi dasar keikutsertaan Indonesia dalam era keterbukaan informasi atau Automatic Exchange of Information (AEoI).

“Bagi Indonesia, harus menghilangkan kerahasiaan bank. Semua negara yang mengikuti AEoI sudah membuat peraturan perundang-undangan seperti itu. Maka seluruh peraturan perundang-undangan harus selesai Mei 2017,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Rabu (22/3).

Ani menjelaskan, ada beberapa syarat bagi Indonesia untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan era keterbukaan informasi. Pertama, Indonesia diwajibkan memiliki peraturan perundang-undangan yang mampu memberikan akses bagi otoritas pajak untuk menelisik data Wajib Pajak di berbagai institusi.

Sementara, di satu sisi, ada payung hukum yang secara jelas tidak memberikan keleluasaan lebih bagi Ditjen Pajak mengakses data, terutama data para nasabah di perbankan. Maka dari itu, diperlukan peraturan perundang-undangan baru, yang akan menjadi landasan hukum dari keikutsertaan AEoI.

Syarat kedua, adalah sistem teknologi yang memadai untuk pertukaran informasi antarnegara. Sementara yang ketiga, adalah dari sisi kerahasiaan data usai pertukaran tersebut yang dapat dijaga dengan baik, dan tidak diperuntukan untuk kepentingan suatu pihak tertentu.

“Kami akan terus memperbaiki itu dari seluruh aspek, termasuk common reporting system dan system technologi agar bisa setara dengan AEoI,” ujarnya.(*)

221 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Berita Terkait

Leave a Comment