Kerja Lebay Tim Sukses

Oleh: Abdullah Al Masud

ADA dua topik yang kini jadi perbincangan hangat di masyarakat Provinsi Lampung, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan para calon gubenur.

KPK lantaran telah menjadi momok para pejabat setelah penangkapan calon gubernur nomor 4 Mustafa dan bergulirnya sosialisasi para calon gubernur lainnya lewat tim sukses yang kian gencar mengumandangkan jagonya.

Menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, pada 14 Februari 2018 lalu, KPK  menyebar seribu orang ke selurh daerah. Munculnya KPK di Provinsi Lampung jadi momok para pejabat, khususnya yang pernah korupsi, tapi belum terungkap. Mereka tentu tak mau bernasib sama seperti Musafa dkk.

Itu yang pertama. Kedua, sosialisasi calon gubernur. Di media sosial tiap detik selalu terbaca pujian berlebihan dari para tim sukses calon gubernur. Ada yang bilang bila memilih calon gubenur anu Lampung akan maju, ada yang bilang jika memilih cagub nomor segini rakyat Lampung  bisa sejahtera, bahkan ada yang menyebutkan, biar calonku jadi tersangka aku tetap setia. Pokoknya pujian yang terkesan mendewakan.

Baca Juga:  Masyarakat Tanggamus Minta Usut Tuntas Politik Uang Pilgub Lampung

Para tim sukses itu terus berusaha mengajak masyarakat Lampung lainnya untuk menjadikan viral calon gubernurnya di berbagai media sosial. Mungkin bagi yang memujinya secara berlebihan bahkan mendewakan dapat upah dari calon gubenur. Namun, bagi yang warga yang polos-polos saja, diajak untuk mendukung calon gubernur tak dapat apa-apa.

Pada intinya, para tim suksess yang gila-gilaan mendukung calon gubernur bertugas mengemis kepada rakyat untuk memberikan suaranya kepada calon gubernur pada pemilihan gubernur mendatang.

Padahal, secara umum publik sepertinya sudah bosan dengan model pemimpin yang pinter, cerdas, dan berwibawa. Ada kerinduan luar biasa terhadap sosok pemimpin yang tidak hanya jujur, adil, dan tegas, tapi juga mengayomi, bersahaja, dan dekat dengan rakyat.

Baca Juga:  Panwaslu Usut Pelanggaran Arinal-Nunik

Petani miskin, buruh pabrik, nelayan, pedagang kecil, pemulung, tukang ojek, dan kelompok sosial lain yang kurang beruntung nyaris tak berubah nasibnya meski pemimpin silih berganti.

Seseorang yang memilih jadi pemimpin pada dasarnya sedang mewakafkan hidupnya untuk orang lain. Pemimpin berpikir, bertindak, dan bekerja bukan untuk dirinya, keluarganya, atau kerabatnya, melainkan untuk masyarakat, untuk rakyat. Jika seorang pemimpin keluar dari prinsip ini, pada dasarnya dia bukan pemimpin.

Parpol sebagai lembaga pengaderan pemimpin berubah jadi lembaga pelanggengan kepemimpinan oligarki. Tak ada partai yang melahirkan tokoh. Yang terjadi sebaliknya tokoh melahirkan partai. Konsekuensinya, rotasi kepemimpinan hanya melingkar di sekeliling sang tokoh. Ada kontestasi yang tidak sehat dalam seleksi kepemimpinan.

Baca Juga:  Satgas Antipolitik Uang Polri Awasi Pilkada 2018

Mencari pemimpin yang baik. Akibatnya, pemimpin lebih tunduk ke partai ketimbang rakyat. Padahal, mandat mereka dari rakyat, bukan dari partai. Ini membuat seleksi kepemimpinan tak bisa diakses calon pemimpin yang lebih menjanjikan.

Revitalisasi parpol sebagai pengaderan kepemimpinan mutlak diperlukan. Kelompok masyarakat sipil berkewajiban membangun laboratorium kepemimpinan tempat tunas-tunas pemimpin masa depan tumbuh dan berkembang.

Dia bertanggung jawab tak hanya terhadap apa yang dilakukan, tetapi juga terhadap apa yang tak dilakukan, padahal seharusnya dilakukan. Seorang pemimpin berbuat baik kepada rakyat, memenuhi kebutuhan publik, bukan karena dia baik hati, tetapi karena kepemimpinan yang dijalankannya memang secara sistematik mengharuskannya berbuat begitu.(*)

554 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Pilgub Lampung Pilkada 2018

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan