KI Lampung: Pemeringkatan Badan Publik Bagian dari Evaluasi 

BANDAR Lampung – Penganugerahan pemeringkatan keterbukaan informasi badan publik (Anugerah KI) Tingkat Provinsi Lampung tahun 2017, berlangsung di Ballroom Hotel Sheraton Bandar Lampung Rabu, (6/12).

Dalam sambutannya, ketua KI Lampung Dery Hendrian, mengatakan, semangat keterbukaan informasi di Indonesia lahir dari gerakan perjuangan 1998 atau masa reformasi. Pemeringkatan ini bagian dari evaluasi dan monitoring dari KI terhadap Badan Publik yang ada di Bumi Ruwa Jurai ini.

“Anugerah ini juga bagian dari apresiasi dari KI terhadap loyalitas dan komitmen badan publik yang mengimplementasikan prinsip-prinsip keterbukaan informasi,” ujar Dery.

Mantan jurnalis itu mengatakan, ada beberapa infrastruktur yang dipersayaratkan harus ada di badan publik, yaitu harus ada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), harus memiliki Website, daftar informasi publik, dan memiliki daftar informasi yang dikecualikan.

“Mengenai website, jangan hanya digunakan untuk publikasikan kegiatan atau hanya sebagai humas. Tapi kedepan harus menyediakan layanan, memberi edukasi, dan hal bermanfaat lainnya bagi publik,” kata Dery.

Pada 2017 ini, lanjut Dery, pihaknya melalukan evaluasi terhadap 129 badan publik di Lampung, dengan penilaiannya dibagi menjadi lima kategori.

“Akan ada 5 badan publik di setiap kategori yang mendapat anugerah. Tetapi bagi yang tidak menang karena belum sesuai harapan UU 14, maka mesti menjadi bahan evaluasi. Penilaian pemeringakatan ini memiliki standar tinggi. Untuk nilai exelent, angkanya harus 97. Tetapi di Lampung ini belum ada yang dapat nilai exelent,” ungkapnya.

Ditempat yang sama, Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri dalam sambutannya mengatakan, kondisi di daerah-daerah, masih banyak warga yang kesulitan mengakses informasi. Maka diharapkan dengan adanya UU keterbukaan informasi ini, semua badan publik harus menyadari bahwa tugasnya adalah membuka diri untuk infomasi ke publik.

“Dengan adanya UU keterbukaan informasi, maka badan publik harus mengedepankan transparansi. Semua sudah online dunia ini, jadi apa yang harus kita simpan. Tak ada lagi. Semua bisa dilihat oleh publik,” ujar pria yang hobi melukis itu.

“Harapan saya, pemeringkatan ini dilakukan dengan baik, jadi benar-benar yang dapat anugerah ini memang yang sudah terbuka. Sehingga nantinya bisa memacu kawan-kawan di badan publik lain untik bisa lebih membuka diri,” tambahnya.

Secara berurutan, penganugerahan ini diberikan kepada badan publik, dari peringkat satu sampai lima. Untuk kategori OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, diberikan kepada Bappeda Provinsi Lampung, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Dinas ESDM Provinsi Lampung, Dinas BPSDM Provinsi Lampung dan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan kepada kabupaten Lampung Barat, Pesawaran, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, dan Way Kanan.

Selain itu, diberikan juga untuk kategori Instansi Vertikal, yakni kepada BPK-RI perwakilan Lampung, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, Polda Lampung,  BPKP Perwakilan Lampung dan Kanwil Kementerian Agama Lampung.

Untuk Kategori BUMN/BUMD diberikan kepada PTPN 7 Provinsi Lampung, PT. KAI Divre IV Tanjung karang, PT. PLN Persero Distribusi Lampung, BPJS Kesehatan Provinsi Lampung dan PT. Pelindo II Cabang Pelabuhan Panjang.

Serta diberikan untuk Kategori Perguruan Tinggi, kepada Itera, IAIN Metro, UIN Raden Intan Lampung, Universitas Teknokrat Indonesia dan UPBJJ Universitas Terbuka Bandar Lampung.

Diketahui, acara dihadiri Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri, Anggota Fokorpimda Provinsi Lampung, Kepala Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Lampung, Perwakilan Bupati/walikota Provinsi Lampung, Kepala UPD lingkungan Pemprov dan kabupaten/kota, kepala pimpinan instansi vertikal, pimpinan perguruan tinggi se Lampung, Komisi Negara yang ada di Provinsi Lampung, dan lain-lain. (*)

750 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Berita Terkait

Leave a Comment