KLB Deli Serdang ditolak, DPD PD Lampung bersyukur

Bandar Lampung – Sekretaris DPD Partai Demokrat Lampung  bersyukur Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang ditolak oleh pemerintah.

Hal itu diucapkan oleh Julian Manaf usai mengetahui keputusan pemerintah yang menolak KLB Deli Serdang, melalui Menteri Hukum dan Ham (Kemenkumham) Yasonna Laoly dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Rabu 31 Maret 2021. “Atas hasil itu semua kami bersyukur alhamdulillah. Ini pelajaran berharga bagi partai Demokrat, agar bisa lebih baik dimasa yang akan datang,” ujarnya.

Ditempat yang berbedaBadan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Lampung, Deni Ribowo mengatakan sudah memprediksi bahwa KLB yang berlangsung di Deli Serdang pada beberapa waktu lalu adalah abal-abal apalagi hal itu sudah terbukti. ” Demokrat yang abal-abal sudah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu ternyata betul abal-abal,” ujar dia.

Anggota komisi V DPRD Lampung ini juga mengucapkan terimakasih kepada pemerintah, ia juga  berharap dengan adanya pembegalan atau pengambil alihan partai Demokrat, para Kaderisasi Partai Demokrat bisa lebih solid dan waspada.”Untuk seluruh kader Partai Demokrat dimanapun berada khususnya di Provinsi Lampung, mari kita tetap solid dan waspada karena kita ini sedang melawan ambisi seseorang untuk membegal Partai Demokrat,” lanjut dia.

Diketahui, secara resmi Kementrian Hukum dan HAM  dan Kementrian Politik Hukum dan Keamanan  RI  menolak hasil Kongres Luar Biasa Demokrat di Sumatera Utara yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua Umum.

Hal ini berdasarkan pantauan kanal Youtube MetroTVNews. Pada hari Rabu, 31 Maret 2021, Mentri Kemenkumham RI, Yasona Laoly mengatakan, Pemeriksaan tahap pertama kemenkumham, memberikan surat 11 Maret menyampaikan untuk melengkapi kekurangan berkas untuk memenuhi ketentuan selama tujuh hari.

“Dari hasil pemeriksaan dokumen fisik, masih terdapat beberapa dokumen yang belum dipenuhi, diantara DPD DPC tidak disertai mandat DPC DPD dengan demikian pemerintah memutuskan hasil KLB di Deli serdang 5 Maret 2021 ditolak,” ujarnya

Yasonna juga menambahkan, ada argumen soal ADART demokrat, pihaknya menggunakan yang terdaftar dan ada di Kemenkumham. Pihak KLB Deli Serdang tidak berwenang untuk menilainya, biarlah itu menjadi ranah pengadilan jika dirasa tidak sesuai dengan UU Partai Politik.

“Pemerintah bertindak objektif transparan dalam memberi keputusan terkait ini, sekali lagi kami menyesalkan statement dari pihak pihak yang menuding pemerintah ada campur tangan memecah belah parpol,” ungkapnya.

Reporter : Yunus

Posting Terkait