Komisi II DPRD Lampung Keluarkan Rekomendasi Cabut Izin PT LIP

Wahrul Fauzi Silalahi                                                                                                           Bam | Fajar Sumatera

BANDARLAMPUNG – Komisi II DPRD Lampung secara resmi mengeluarkan surat rekomendasi pencabutan izin operasional penambangan pasir hitam di kawasan Gunung Anak Krakatau (GAK) oleh PT Lautan Indonesia Persada (LIP).

Baca Juga:  Alzier Desak Gubernur Cabut Izin PT LIP

“Berkaitan dengan itu, maka kita merekomendasi Gubernur Lampung (Arinal) untuk percepatan pencabutan izin PT LIP sebelum bulan Maret mendatang,” kata Ketua Komisi II DPRD Lampung Wahrul Fauzi Silalahi, kemarin.

Ada beberapa alasan dikeluarkan rekomendasi izin operasional tersebut. Karena bertentangan dengan amanat perda nomor 1 tahun 2018 tentang Penambangan pasir laut diperairan laut Lampung salah satu aktifitas yang dilarang dalam perda zonasi wilayah pengelolaan dan pulau-pulau kecil.

Baca Juga:  Ratusan Warga Sebesi Tuntut Cabut Izin PT. LIP

Kemudian, yang mana perda tersebut turunan dari UU nomor 1 tahun 2014 atas perubahan UU 27 tahun 2007 tentang pengelolaan pesisir dan pulau pulau kecil.

Selanjutnya, secara detail pada perda tersebut menyebutkan bahwa wilayah perairan laut, Rajabasa, Lamsel yang tepatnya sekitar cagar alam laut  Anak Gunung Krakatau (GAK) dan sebesi tidak diperuntukan tambang pasir laut.

Baca Juga:  Soal Izin PT LIP, Pemprov Lampung Terancam Dilaporkan ke DPR RI

“Setelah kita rekom ke eksekutif, maka kewajiban pelaksaan OPD untuk melaksanakan teknis dari perda itu. Jadi OPD itu harus melaksanakan dan tunduk dengan rekom kita,” ujar dia.

Kemudian,  mantan Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung ini mengimbau Pemprov Lampung untuk tidak  mengeluarkan kembali izin kepada siapapun perusahan tambang laut.

“Kita juga meminta pemerintah  memperkuat penguatan zona pengawasan,” ungkap dia.

Ia berharap adanya peran serta warga untuk bersama-sama mengawasi operasional PT LIP.

“Warga harus merespon jika ada kegiatan dari PT LIP,  karena kedaulatan ada disana. Jika PT LIP masih beroperasi hingga bulan Maret, maka kita terus berjuang untuk kewenangan kita,” tegas dia.(BAM)

 

Izin PT LIP Komisi II DPRD Lampung

Posting Terkait