Komisi II Minta Pemprov Pantau Aktifitas Dana DAK DKP Lampung

Ilustrasi (ist)

BANDARLAMPUNG – Komisi II DPRD Provinsi Lampung, mengharapkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov), agar memantau segala aktifitas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lampung.

Pasalnya, Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN sebesar Rp10 miliar belum dapat dimanfaatkan untuk pengembangan wisata perpanjangan Dermaga Jeti, Lempasing

“Terkait triwulan ini, untuk persiapan pembangunan terancam dana DAK untuk DKP tidak bisa dimanfaatkan. Sedangkan pada 31 Mei 2017 harus ada penyerapan anggaran,” kata Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Joko Santoso, Kamis (11/5).

Baca Juga:  Pemprov Lampung Tidak Keluarkan Izin Reklamasi

Lanjut Joko, DAK itu sudah dianggarkan untuk DKP dalam pengembangan wisata yaitu pengembangan perpanjangan Dermaga Jeti Lempasing. Yang nantinya kebutuhan dapat dipergunakan sebagai akses menuju ke tempat pariwisata pahawang melalui dermaga tersebut.

Pihaknya juga melihat anggaran tersebut disebabkan belum dilakukan uji kelayakan oleh pihak DKP. “Ada beberapa alasan tidak adanya rekomendasi dari Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan dan Daerah (TP4D),” kata politikus dari PAN ini.

Selain daripada itu, TP4D  harus ada kajian lebih dahulu. Sebelum proyek dilaksanakan harus duduk bersama TP4D. “Disini TP4D meminta harus ada studi kelayakan terlebih dahulu sistem. Padahal waktu sudah mepet,” tambah Joko.

Baca Juga:  DPRD Lampung Minta Pemda Jemput Bola Izin Penggunaan Cantrang

Maka dari itu anggaran tersebut dipastikan akan kembali ke kas daerah. Mengingat batas penyerapan anggaran dari DAK itu pada Mei.

“Saya kira itu tidak akan ter realisasi, batas penyerapan yang mepet, sudah batas akhir, nah ini pun lelang juga belum dilakukan,” tukasnya.

Ketua BM PAN ini, menyaranakan agar pihak terkait harus melakukan teguran. Sebab, setiap rencana pembangunan agar jangan sampai terjadi lagi hal yang seperti ini.

Baca Juga:  DKP Lampung Terima Aspirasi Nelayan Cantrang

“Tentunya untuk mendapatkan dana DAK, setiap SKPD sudah menyusun-nya, ini sayang dana yang sudah ada harus dikembalikan lagi, karena 10 miliar itu besar. Susah carinya. Mengingat konsen Gubernur permudah pariwisata tapi ini tidak dilakukan dengan baik oleh yang dibawahnya,” tandasnya.(ZN)

700 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Dana DAK DKP Lampung

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan