Komisi V DPRD Provinsi Diduga Bekingi Perusahaan Pemeras Hak Karyawan

Selasa siang (30/5/2017) puluhan Driver PT.Srikandi Multi Rental menggelar aksi di depan kantor DPRD Provinsi Lampung. Mereka menuntut hak yang belum didapatkan oleh perusahaan penyuplai air mineral merek ternama ini.

Bandarlampung,- Ketua DPRD Provinsi Lampung, Dedi Aprizal, usai menggelar rapat paripurna dewan, memanggil para aksi demo pekerja driver PT.SMRL, ke ruanganya, Senin (5/6/2017).

Agus Syahrudin selaku korlap pendemo, membeberkan perihal aksi yang dilakukan di depan kantor DPRD Provinsi Lampung beberapa hari yang lalu, dihadapan Dedi Afrizal saat diruangan kerjanya.

Anehnya menurut Agus, sejak dua minggu justru berkas saat menggelar aksinya  belum sampai ke ruangan Dedi Afrizal, diduga mendek di ruangan Yandri Nasir, Komisi V DPRD Lampung

“Ternyata, pak Dedi Aprizal belum tau, berkasnya mandek diruangan komisi V,” jelas Agus.

Ditambahkannya, dirinya menolak jika berkas yang diserahkan ke dewan Provinsi dilimpahkan ke Dewan Kota, sebab menurutnya berdasarkan acuan, PP 43, dan PP 38, dimana peraturan tersebut menjelaskan, perusahaan bersekala nasional bisa ketingkat Menteri, Dprd Provinsi, serta kabupaten kota.

“Tidak bisa,” tegas Agus kepada LSN.

Sementara menurut Agus, nampak Yandri Nasir tak bisa berkata apa-apa saat salah satu anggota dewan Provinsi ini membekingi perusahaan yang sudah jelas merampas hak-hak para pekerja.

“Raut wajahnya terlihat agak pucat, dan agak kelimpungan ngomongnya, dan dilihat para staf DPRD Provinsi pada senyum – senyum melihatnya,” kata agus.

Masih kata Agus, terkait pemberitaan beberapa media mengatakan jika salah kepala cabang PT.SMRL menyebut nama anggota dewan Provinsi Lampung, Yandri justru mencecar koorlap aksi tersebut.

”Saya tidak tau, karena bukan saya yang bilang, tapi waktu itu, kepala cabang oprasional, Abdaha yang berbicara kepada awak media,” jelas Agus, tak lama berselang Yandri Nasir menyingkir dari ruangan DPRD Lampung.

Sementara ketua DPRD Lampung, Dedi Aprizal, mengatakan akan segera mempelajari persoalan ini, selanjutnya jika sudah klik, sesegera mungkin akan panggil PT.SMRL.

“Kita akan pelajari terkait tuntutan aksi driver PT.SMRL,” jelas Agus menirukan ucapan Dedi Aprizal.

Sebelumnya, Minggu malam, 4 Juni 2017, ketika LSN menghubungi Yandri Nasir, justru berkelit tidak memahami persoalan tersebut. Begitupun diperkuat saat rapat paripurna dewan Provinsi usai digelar. Yandri Nasir tetap bersikeras jika diarahkan ke dewan Kota.

Diberitakan sebelumnya, Terkait aksi yang dilakukan oleh puluhan Driver PT.Srikandi Multi Rental, pada selasa siang 30 Mei 2017 hingga hari ini di depan kantor DPRD Provinsi. Mendapat respon positif oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung, Dedi Afrizal. Rabu (31/5/2017).

Menurut Dedi afrizal dirinya akan berkoordinasi dengan anggota komisi DPRD Provinsi Lampung yang membidangi hal tersebut. Bahkan dalam waktu dekat ini untuk menindklanjuti aksi demonstrasi di depan Kantor DRPD Provinsi Lampung hingga hari ini. Akan segera menanggil PT.Srikandi Multi Rental.

Terkait dengan dekingan salah satu anggota dewan yang disebut oleh Kepala operasional PT. Srikandi Multi Rental, Abdaha, bernama Iyan. Dedi Afrizal tidak mengetahui siapa dan dari fraksi apa yang disebut oleh Abdaha.

“Iyan yang mana, mungkin DPRD Kota,” ujarnya.

Sementara, Abdaha mengatakan jika dirinya diperintahkan pimpinan pusat yang berada di Jakarta untuk bertemu dengan iyan, seorang anggota DPRD, sementara dirinya sendiri tidak mau menjelaskan siapa sosok Iyan?.

“Saya diperintahkan pusat untuk menemui Iyan,” kata dia.

Hingga berita ini diturunkan, puluhan Driver PT.Srikandi Multi Rental tetap menggelar aksi hingga hari kedua di Kantor DPRD Provinsi Lampung, mereka mendesak agar Dewan Provinsi memperjuangkan hak-hak yang tidak sepantasnya diberikan oleh perusahaan penyuplai air mineral ini.

Diberitakan sebelumnya, Selasa siang (30/5/2017) puluhan Driver PT.Srikandi Multi Rental menggelar aksi di depan kantor DPRD Provinsi Lampung. Mereka menuntut hak yang belum didapatkan oleh perusahaan penyuplai air mineral merek ternama ini.

Agus Saprudin selaku Koorlap, membeberkan kebobrokan sejak 10 tahun berdirinya PT.Srikandi Multi Rental ternyata belum mengantongi izin dari pemerintah Kota Bandarlampung.

“Kami sudah cek di Perizinan Kota Bandarlampung, perusahaan ini sudah 10 tahun berdiri tidak ada izin,” jelas Agus kepada awak media didepan Kantor DPRD Provinsi Lampung.

Oleh karena itu, para pekerja yang merasa bak sapi perah, meminta agar DPRD Provinsi Lampung untuk memberikan jalan keluar atas hak yang tidak didapatkan selama bekerja di PT.Srikandi Multi Rental.

“Kami menuntut hak-hak kami yang belum dibayarkan oleh PT.Srikandi Multi Rental, baik itu berupa pesangon dan gaji kami untuk segera diselesaikan,” tegas Agus.

Ditambahkannya, PT.Srikandi Multi Rental yang merupakan anak cabang perusahaan di Jakarta diduga tidak memberikan Kontribusi PAD selama berdiri di Kota Bandarlampung.

“Ini perusahaan anak cabang di Jakarta, ada dugaan pengemplangan pajak PPN,PPH dan pajak omset,” tambahnya.

Terpisah, Kepala operasional PT. Srikandi Multi Rental, Abdaha berkelit jika uang pesangon yang belum terealisasikan diberikan kepada para pekerja hanya akibat kurangnya komunikasi antara para pekerja kepada pidak perusahaan.

“Ceritanya kan mereka belum dipecat, tapi kita mutasikan. Dan mereka tidak mau dan memilih untuk tidak bekerja,” kata dia kepada awak media, Selasa (30/5).

Menurutnya, terkait tudingan pihak perusahaan tidak pajak serta tidak berizinnya PT. Srikandi Multi Rental dalam kurun waktu 10 tahun. Dirinya membantah jika PT. Srikandi Multi Rental sudah mengantongi izin sebagai anak perusahaan yang berada di Jakarta.

“Gak mungkin, kalau kita gak punya izin dan gak bayar pajak pastinya sudah lama tutup,” kilahnya.

Terkait upah yang belum diberikan karena tidak beroprasinya lagi PT. Srikandi Multi Rental akibat diputus kontraknya oleh perusaan tempatnya menyuplai air mineral, bukan berarti perusahaannya sedang kolep. Akan tetapi para supirlah yang memilih untuk mogok kerja.

”Para karyawan sebenarnya sudah diminta dan diberi uang pisah, karena itu pilihan mereka dan mereka tidak mau di mutasi ke Jakarta,” kata dia.

Saat disinggung para pekerja tidak diikutsertakan jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, dirinya mengakui pihaknya tidak memberikan hak tersebut lantaran tidak ada kesepakatan tertulis antara perusahaan dengan para pekerja.

“Soal itu memang tidak ada BPJS, tapi mereka (Driver) juga sudah tau, dan merek tidak menuntut,” imbuhnya. (AR)

1,647 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

PT.SMRL

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan