Komisioner KPU Bungkam Terkait Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan

Foto: Ilustrasi

PESAWARAN – Anggota Komisioner Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran, tak bisa menjawab, atas dugaan pemalsuan tanda tangan untuk pencairan dana operasional.

Hal ini diungkapkan salah seorang anggota komisioner KPUD setempat Aan Saputra ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

“Saya belum berani untuk memberikan jawaban pasti. Sebab kewenangan SPJ tersebut bukan pada komisioner,” paparnya.

“Jika abang bertanya benar atau tidak ada tanda tangan palsu itu, saya tidak berani jawab benar atau tidak, karena masalah SPJ bukan kewenangan dari komisioner,” timpalnya.

Baca Juga:  Kherlani Serahkan Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan ke BK DPRD Lampung

Dirinya mengatakan akan segera mencari kebenaran terkait dengan tanda tangan palsu tersebut. Termasuk mempertanyakan secara langsung kepada ketua PPS yang ada.

“Kami komisioner akan mencari kebenaran, tentunya dengan cara kami sendiri,” pungkasnya.

Dirinya juga, mempersilahkan siapa saja untuk berkomentar, tanpa terkecuali tokoh masyarakat Pesawaran Mualim Taher yang ikut memberikan pandangannya, yang mengatakan pemalsuan tanda tangan tersebut sebagai korupsi berjamaah.

“Silahkan saja, toh itu wajar wajar saja, siapapun boleh berpandangan, tinggal nanti kita buktikan kebenarannya,” ungkapnya.

Baca Juga:  Kherlani Serahkan Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan ke BK DPRD Lampung

“Yang penting statement tersebut didasari dengan logika yang pas dan data yang tepat,” tambahnya.

Diketahui tokoh masyarakat Kabupaten Pesawaran Mualim Taher turut menyoroti perihal yang terjadi di tubuh KPUD Pesawaran.

Mualim mengatakan tanda tangan palsu yang mengatasnamakan Sekretaris PPS tersebut sudah tergolong korupsi berjamaah, terstruktur dan terorganisir.

“Jelas sudah terstruktur dan terorganisir ini pasti ada yang menggerakkan, sifatnya sudah berjama’ah yang namanya jama’ah pasti ada imamnya,” ujarnya.

“Yang namanya terstruktur artinya semuanya bermain dari hulu sampai ke hilir, kita lihat disini hulunya siapa,” tambahnya.

Baca Juga:  Kherlani Serahkan Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan ke BK DPRD Lampung

Sebelumnya, Sekretaris KPUD Pesawaran mengaku ada yang telah memalsukan tanda tangan PPS dalam SPJ biaya operasional PPS.

Hal ini diketahui setelah dirinya mengumpulkan beberapa sekretaris PPS yang ada di beberapa Kecamatan di Kabupaten Pesawaran beberapa waktu lalu. Pada kesempatan tersebut Budi menanyakan perihal tanda tangan yang tertera di dalam SPJ dari masing-masing PPS, namun Sekretaris PPS yang hadir disana membantah bahwa mereka telah menandatangani SPJ tersebut. (MH/PS)

Pemalsuan Tanda Tangan

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan