Kontestasi di Tengah Pandemi

BANDARLAMPUNG – HASIL Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Selasa (14/4) lalu menyepakati usulan pemerintah agar pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 diubah menjadi 9 Desember 2020 dari sebelumnya 23 September.

Dalam sebuah diskusi bersama NETGRIT (Network for Democracy and Electoral Integrity), dan KPU RI , Minggu (20/4), Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia Dr Pandu Riono tidak dapat memastikan apakah pandemik Covid-19 sudah selesai pada bulan Desember.

“Negara tidak punya target kalau pemerintah punya target harus ada implementasinya. Awal Maret lalu harusnya sudah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara Nasional. Kita harus punya target menyelesaikan pandemik secara bersama-sama di Juli atau Agustus,” kata Dr Pandu dalam diskusi lewat Google Meet yang dimoderatori Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini.

Ketua KPU RI Arief Budiman mengaku KPU telah melakukan sejumlah persiapan jika pilkada tetap dilaksanakan di tengah pandemik Covid-19.

Beberapa persiapan tersebut di antaranya terkait kegiatan pemutakhiran data pemilih, verifikasi dukungan calon, kampanye, dan pemungutan suara di TPS.

“KPU sebetulnya sudah merancang beberapa hal misalnya apakah memungkinkan UU yang mengatur tentang pasal pemutakhiran data pemilih, verifikasi dukungan calon itu semua diubah menjadi digital verification. Termasuk nanti kampanye menjadi digital campagne,” ujar Arief.

Penggunaan teknologi digital tersebut mengurangi kegiatan pertemuan-pertemuan fisik.

“Termasuk bagaimana nanti pemungutan dan penghitungan suaranya,” lanjut dia.

Jumlah pemilih di tiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang sebelumnya 800 orang juga akan dikurangi yang berdampak pada penambahan TPS.

“KPU juga sudah memandang, misalnya, ketentuan tentang membangun TPS. Itu harus lebih lebar lagi, sehingga jarak lebih terukur tidak berhimpitan kalau pemilih ada di sana,” katanya.

Kebijakan-kebijakan yang diambil KPU RI harus disesuaikan agar pelaksanaan pilkada dapat terjaga kualitasnya, dan punya konsekuensi terhadap anggaran, dan perubahan peraturan.

Setiap perubahan harus dibahas dan dikonsultasikan bersama DPR RI dan pemerintah yang tentunya membutuhkan waktu.

Apakah bisa dilakukan dalam waktu cepat dan singkat?

“Menurut saya sampai dengan kurun waktu Mei, sangat sulit apalagi nanti pertengahan Mei, kalau dilihat jadwal kerjanya DPR, akan ada masalah, sampai dengan pertengahan bulan Juni.”

“Jadi kemungkinan agak merepotkan kalau kita harus mengejar waktu sampai dengan Desember,” ujar Arief.

Sementara Direktur Eksekutif NETGRIT Ferry Kurnia Rizkiyansyah menyampaikan tahapan pilkada harus terprediksi.

Memiliki kepastian hukum, regulasi yang mengatur tahapan, anggaran, dan SDM.

Kepastian pilkada ini berkaitan dengan kualitas pemilu mulai dari mekanisme penyelenggara, peserta pemilu, dan pemilih.

Teknis penyelenggaraan pemilu seperti protokol kerja juga harus diatur dalam Peraturan KPU.

Belum lagi anggaran pilkada yang telah dibekukan dan dialihkan untuk menangani pandemik Covid-19, untuk itu penerbitan Perppu Pilkada 2020 sangat mendesak.

Jika pilkada tetap digelar pada 9 Desember 2020 maka Perppu harus terbit di April ini.

Sebelumnya KPU RI mengatakan ada tiga opsi penundaan waktu Pilkada yang disepakati dalam RDP pada 14 April lalu.

Opsi pertama, penundaan selama 3 bulan dari jadwal pemungutan suara awal, yaitu 9 Desember 2020. Opsi ini diambil apabila tahapan Pilkada pra pemungutan suara bisa dimulai pada akhir Mei tahun ini.

Opsi kedua, penundaan dilakukan selama 6 bulan dari jadwal awal, yaitu 17 Maret 2021.

Pilihan ketiga, pemungutan suara Pilkada ditunda selama 12 bulan hingga 29 September 2021.

“Sebenarnya opsi ketiga pelaksanaan pilkada di September 2021 cukup moderat,” kata Ferry. (JOSUA)

Posting Terkait