Koruptor Bekas Ketua PKB Lampung Ajukan Peninjauan Kembali Atas Kasus Suap Proyek Kementerian PU-PR

Koruptor Bekas Ketua PKB Lampung Ajukan Peninjauan Kembali Atas Kasus Suap Proyek Kementerian PU-PR

Musa Zainudin memakai rompi oranye khas KPK. Foto: Istimewa

Bandar Lampung – Bekas Ketua PKB Lampung sekaligus anggota DPR RI Musa Zainudin mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas perkara korupsi yang menjeratnya ke Mahkamah Agung (MA). PK yang diajukan Musa Zainudin ini berdasarkan dokumen yang kami terima tertanggal 10 Januari 2020.

Belum diketahui apa materi dari pengajuan PK ini. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi pada Jumat (7/2/2020) berkait dengan hal tersebut, belum memberikan jawaban.

Diketahui, Musa Zainudin divonis hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dengan pidana penjara selama sembilan tahun. Ia adalah terdakwa dalam kasus dugaan suap anggaran proyek infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di daerah Maluku dan Maluku Utara. Selain pidana penjara, Musa Zainudin juga didenda Rp500 juta dengan ketentuan jika tidak dibayar maka akan diganti pidana penjara tiga bulan kurungan.

Baca Juga:  OPINI - Novel Baswedan’s Case Must be Investigated To Prove The State Doesn’t Lose With Criminal Group Attacks

Vonis yang dijatuhkan ini lebih rendah dari tuntutan jaksa. Sebelumnya ia dituntut selama 12 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. “Menyatakan terdakwa Musa Zainuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,” kata ketua majelis hakim, Masud, saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2017).

Hakim menilai, Musa terbukti menerima suap Rp 7 miliar terkait proyek pembangunan jalan wilayah Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Baca Juga:  Aliran Uang ke Oknum Auditor BPK Perwakilan Lampung Disiapkan di Dalam Koper Oleh Dokter Maya Metissa

Uang tersebut diberikan oleh Direktur PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir dan Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng. Pemberian uang tersebut agar PT Cahaya Mas Perkasa ditunjuk sebagai pelaksana proyek-proyek tersebut.

Menurut jaksa, penerimaan uang itu sebagai kompensasi karena Musa telah mengusulkan proyek pembangunan Jalan Taniwel-Saleman senilai Rp 56 miliar, dan rekonstruksi Piru-Waisala Provinsi Maluku senilai Rp 52 miliar.

Selain menjatuhkan hukuman penjara sembilan tahun, Musa juga harus membayar uang pengganti kerugian negara terkait uang yang dia terima sebesar Rp 7 miliar. “Kedua, menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 7 miliar,” kata hakim Masud.

Jika tidak dibayarkan dalam satu bulan setelah berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Musa akan dilelang. Jika harta benda tidak menutupi, maka diganti pidana penjara selama satu tahun. Menurut hakim, perbuatan Musa tidak mendukung upaya pemerintah yang tengah giat memberantas tindak pidana korupsi. Sebagai anggota DPR, Musa dinilai tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat dan merusak citra DPR.

Baca Juga:  BPK Perwakilan Lampung Beri Klarifikasi Soal Dugaan Keterlibatan Anak Buahnya Dalam Kasus Korupsi Lampung Utara

Anggota Komisi V DPR itu juga dianggap berbelit-belit dan tidak mau berterus-terang. Kemudian, perbuatan Musa membuktikan check and balances antara legislatif dan eksekutif belum berjalan secara efektif. Musa juga belum mengembalikan uang suap yang diterima. Musa terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (Ricardo)

KPK Musa Zainudin PKB Lampung

Posting Terkait