KPJKB: RUU KUHP Disahkan, Jurnalis dan Orang Kritis Terancam

KPJKB: RUU KUHP Disahkan, Jurnalis dan Orang Kritis Terancam

Koordinator Relawan KPJKB, Upi Asmaradhana. (net)

BANDAR LAMPUNG – RAPAT paripurna Komisi III DPR RI pada Rabu (14/2/2018) lalu membahas revisi draft Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

Di dalam draft RKUHP banyak peraturan yang akan membungkam kemerdekaan pers, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan telaah sejumlah pasal dalam draft revisi RUU KUHP tersebut, Komite Perlindungan Jurnalis dan Kebebasan Berekspresi (KPJKB) berpendapat bahwa DPR RI dan pemerintah harus menunda pengesahannya.

Baca Juga:  Danrem Gatam Coffee Morning Bersama Jurnalis

Dalam pernyataan tertulis yang diterima Fajarsumatera.co.id, Koordinator KPJKB Upi Asmaradhana beralasan, beberapa pasal dalam RUU KUHP tersebut:

  1. Mengancam kemerdekaan dan sikap kritis para jurnalis.
  2. Jurnalis rawan dikriminalisasi.
  3. Mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat setiap warga.
  4. Dapat memberangus proses berdemokrasi.
  5. Tidak melindungi rakyat, justru spiritnya hendak melindungi penguasa.
  6. Tak sejalan dengan spirit UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Baca Juga:  Sekda Lamtim Ngopi Bareng Jurnalis

Pasal-pasal dimaksud di antaranya:

  1. Pasal 309 ayat (1) perihal “Berita Bohong”
  2. Pasal 328 – 329 perihal contempt of court.
  3. Pasal 494 tentang Tindak Pidana Pembukaan Rahasia
  4. Pasal 262 – 264 tentang Penghinaan terhadap Presiden dan Wapres.
  5. Pasal 284 dan 285 tentang penghinaan terhadap pemerintah.

Berdasarkan telaah atas pasal-pasal tersebut (URAIAN TELAAH, terlampir) yang telah dilakukan KPJKB, kami menyatakan sikap:

  1. Hentikan seluruh usaha untuk mengesahkan RKUHP yang masih memuat banyak permasalahan.
  2. Meminta pemerintah untuk manarik RKUHP dan membahas ulang dengan berbasis pada data dan pendekatan lintas disiplin ilmu, dengan pelibatan bersama seluruh pihak, kelompok dan lembaga-lembaga terkait.
  3. RUU KUHP harus memihak dan melindungi rakyat, bukan melindungi penguasa. (*)
Baca Juga:  2020: Meneropong Independensi Media dan Kebebasan Berekspresi di Lampung

Jurnalis KPJKB RUU KUHP

Posting Terkait