KPK Berhasil Tangkap Hiendra Soejoto, Buronan Terkait Kasus Pengurusan Perkara di MA

KPK Berhasil Tangkap Hiendra Soejoto, Buronan Terkait Kasus Pengurusan Perkara di MA

Ilustrasi penangkapan buronan.

Fajar Sumatera – Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] berhasil menangkap dan langsung menahan Hiendra Soejoto [HS]. Dia adalah buronan KPK sejak 11 Februari 2020. Lebih jauh lagi dia adalah Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal [MIT].

Hiendra Soejoto ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap terkait dengan pengurusan perkara di Mahkamah Agung Tahun 2011-2016. Ia ditetapkan bersama dua tersangka lain yang kini tengah
menjalani proses persidangan, yakni Sekretaris Mahkamah Agung 2011-2016 Nurhadi [NHD] dan seorang swasta bernama Rezky Herbiyono [RHE] –masih menantu Nurhadi.

Hiendra Soejoto akan ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2020
sampai dengan 17 November 2020 di Rumah Tahanan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur. Sebagai
upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan Rutan KPK maka tersangka terlebih dahulu
dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di Rutan KPK Kavling C1.

Penanganan perkara ini merupakan salah satu contoh pengembangan perkara yang berasal dari
OTT dengan nilai awal yang kecil, yaitu: OTT yang dilakukan pada 20 April 2016 dengan nilai
barang bukti Rp50 juta yang diserahkan Doddy Ariyanto Supeno pada Edy Nasution di Hotel
Acacia, Jakarta. Dari perkara inilah kemudian terbongkar skandal suap yang melibatkan pejabat
pengadilan dan pihak swasta dari korporasi besar.

Pelaksana Tugas Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri mengurai kronologis penangkapan Hiendra Soejoto.

Sejak ditetapkan DPO, penyidik KPK dengan dibantu pihak Polri terus aktif melakukan pencarian terhadap DPO antara lain dengan melakukan penggeledahan rumah di berbagai tempat baik di sekitar Jakarta maupun Jawa Timur.

Pada Rabu, 28 Oktober 2020, penyidik KPK mendapat informasi dari masyarakat mengenai keberadaan Hiendra Soejoto yang datang ke salah satu apartemen di berlokasi daerah BSD Tangerang Selatan, sekitar pukul 15.30 WIB yang dihuni oleh temannya.

“Atas informasi tersebut penyidik KPK berkoordinasi dengan pihak pengelola apartemen dan petugas security mengintai dan menunggu kesempatan agar bisa masuk ke unit salah satu apartemen dimaksud,” jelas Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya kepada Fajar Sumatera, Kamis, 29 Oktober 2020.

Ali Fikri menjelaskan, KPK menangkap Hiendra Soejoto sekira pukul 08.00 WIB. Penyidik KPK kemudian membawa Hiendra Soejoto dan temannya ke kantor KPK.

“Tim KPK juga membawa dua unit kendaraan yang diduga digunakan HS dalam pelarian selama ini, alat komunikasi, dan barang-barang pribadi milik HS untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” tandas Ali Fikri.

KPK melalui Ali Fikri juga menjelaskan kontruksi singkat perkara, yakni:

a. Perkara ini merupakan pengembangan OTT pada tanggal 20 April 2016 di Jakarta. Dimana KPK sebelumnya telah menetapkan 4 tersangka yaitu Doddy Ariyanto Supeno, Edy Nasution, Eddy Sindoro dan Lucas dan perkaranya telah berkekuatan hukum tetap;

b. Saat ini untuk pihak penerima yaitu Nurhadi dan Rezky Herbiyono dalam tahap persidangan di PN Tipikor Jakarta Pusat;

c. Adapun tersangka diduga memberikan hadiah atau janji berupa uang sejumlah Rp45.726.955.000 kepada Nurhadi melalui Rezky Herbyiono terkait dengan pengurusan perkara, sebagai berikut:

– Pada tanggal 27 Agustus 2010 HS melalui kuasanya yaitu Mahdi Yasin dan rekan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang didasarkan pada pemutusan secara sepihak atas perjanjian sewa menyewa depo container milik PT KBN seluas 57.330 m2 dan seluas 26.800 m2
yang terletak di wilayah KBN Marunda kavling C3-4.3 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara.
– Tanggal 16 Maret 2011, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan PT MIT dan menyatakan bahwa perjanjian sewa menyewa depo container tetap sah dan mengikat serta menghukum PT
KBN untuk membayar ganti rugi materiel kepada PT MIT sebesar Rp81.778.334.544.

– Atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut, PT KBN mengajukan upaya hukum banding sampai dengan kasasi dan Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 2570 K/Pdt/2012 menyatakan dalam pokok perkara bahwa pemutusan perjanjian sewa menyewa depo container melalui surat nomor 0106/SBA/DRT.12.3/07/2010 tanggal 30 Juli 2010 adalah sah dan menghukum PT
MIT membayar ganti rugi sebesar Rp6.805.741.317 secara tunai dan seketika kepada PT KBN.

– Isi putusan MA tersebut, PT KBN meminta segera dilakukan pelaksanaan eksekusi namun oleh HS meminta bantuan Hengky Soenjoto untuk dikenalkan kepada H. Rahmat Santoso yang merupakan adik ipar Nurhadi atau paman Rezky Herbiyono yang berprofesi sebagai advokat. Sehingga pada bulan Juli 2014
bertempat di Jalan Kemang Raya Jakarta Selatan dilakukan pertemuan antara HS, Hengky Soenjoto dengan H. Rahmat Santoso.

– Dalam pertemuan tersebut HS meminta H. Rahmat Santoso sebagai kuasanya dalam pengajuan Peninjauan Kembali perkara gugatan dengan PT KBN sekaligus mengurus penangguhan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

– Pada tanggal 25 Agustus 2014 H. Rahmat Santoso mengajukan PK ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan juga permohonan penangguhan eksekusi atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan alasan sedang diajukan PK dan
sedang diajukan gugatan yang kedua terhadap PT KBN.

– Sebagai realisasi pengurusan perkara PT MIT, pada awal tahun 2015, Rezky Herbiyono melalui Calvin Pratama membuat perjanjian dengan HS dan akan memberikan fee pengurusan administrasi terkait dengan penggunaan lahan depo container sebesar Rp15 miliar dengan jaminan cek Bank QNB Kesawan atas nama PT MIT senilai Rp30 miliar.

– Pada sekitar awal tahun 2015, bertempat di kantor PT Herbiyono Energi Industri di Office 8 Senopati lantai 11, Rezky Herbiono memperkenalkan HS kepada Iwan Cendekia Liman yang bisa membantu HS mendapatkan pendanaan dari Bank Bukopin Surabaya yang akan digunakan untuk membiayai pengurusan perkara PT MIT. Dan untuk merealisasikan kesepakatan pengurusan perkara PT MIT, pada
tanggal 22 Mei 2015, Rezky Herbiono menerima uang sejumlah Rp400 juta dari HS yang ditransfer ke rekening bank atas nama Rezky Herbiyono sebagai pembayaran uang muka yang dilakukan beberapa kali hingga akumulasinya mencapai Rp 45.726.955.000.

– Walau gugatan kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan PK ditolak, namun Nurhadi dan Rezky Herbiono tetap menjanjikan kepada HS akan mengupayakan pengurusan perkara lahan depo container seluas 57.330 m2 dan areal seluas 26.800 m2 yang terletak di wilayah Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda,
Kav C 3-4.3 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Provinsi DKI Jakarta yang masih dalam proses.

Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b subsidair Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

KPK menyampaikan berterima kasih dan mengapresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan informasi terkait keberadaan DPO ini.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Buronan Hiendra Soejoto KPK Mahkamah Agung Nurhadi

Posting Terkait