KPK di Era Firli Cs Lebih Akuntabel

Era Firli Cs: KPK Lebih Akuntabel

Ketua KPK Firli Bahuri.

Bandar Lampung – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkonfirmasi telah menghentikan 36 perkara korupsi yang ditangani di tahap penyelidikan. Hal ini diungkapkan Plt Juru Bicara Bidang Penindakan pada KPK, Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/2/2020).

“Hal ini kami uraikan lebih lanjut sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas kepada publik sebagaimana diatur di Pasal 5 UU KPK,” tulis Ali Fikri.

Sebelum menguraikan lebih lanjut, ujar Ali, perlu dipahami bahwa penyelidikan merupakan serangkaian kegiatan penyelidik untuk menemukan suatu peristiwa pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. “Dari definisi penyelidikan ini kita dapat memahami bahwa dalam proses penyelidikan terdapat kemungkinan sebuah perkara ditingkatkan ke penyidikan atau tidak dapat dilanjutkan ke penyidikan,” sambung dia.

Baca Juga:  Yang Harus Ditahu Publik Lampung, Sejak Awal KPK Belum Pernah Periksa Yusna Adia Atau Oknum Manapun

Ketika di tahap penyelidikan ditemukan peristiwa pidana dan bukti permulaan yang cukup, maka perkara ditingkatkan ke penyidikan, jelasnya. “Dan sebaliknya sebagai konsekuensi logis. Jika tidak ditemukan hal tersebut maka perkara dihentikan penyelidikannya,” tuturnya.

Ali Fikri menambahkan, informasi serupa sebelumnya telah dilakukan KPK. “Perlu juga kami sampaikan, penghentian perkara di tingkat penyelidikan ini bukanlah praktik yang baru dilakukan saat ini saja di KPK. Data 5 tahun terakhir sejak 2016 KPK pernah menghentikan penyelidikan sebanyak total 162 kasus. Penghentian tersebut tentu dilakukan dengan sangat hati-hati dan bertanggung jawab,” kata dia.

Berikut sejumlah pertimbangan penghentian penyelidikan perkara yang dimaksud Ali Fikri.

Pertama; sejumlah penyelidikan perkara yang sudah pernah dimulai sejak 2011 (9 tahun), 2013, 2015 dan lain-lain.

Baca Juga:  Dinas PUPR Mesuji Sambut Baik Anjuran KPK

Kedua; selama proses penyelidikan dilakukan tidak terpenuhi syarat untuk ditingkatkan ke penyidikan, seperti: bukti permulaan yang cukup, bukan tindak pidana korupsi dan alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Ketiga; untuk tahun 2020, jenis penyelidikan yang dihentikan cukup beragam, yaitu terkait dugaan korupsi oleh kepala daerah, BUMN, aparat penegak hukum, kementerian/lembaga, dan DPR/D.

Selain itu, lanjut Ali Fikri, sesuai dengan Pasal 40 UU KPK No 30 Tahun 2002 yang melarang KPK menghentikan penyidikan dan penuntutan, maka di tahap penyelidikan KPK wajib memastikan seluruh kasus yang naik ke penyidikan memiliki bukti yang kuat.

“Sehingga sudah sepatutnya proses penghentian sebuah perkara dilakukan di tahap penyelidikan. Sama halnya dengan pasca berlakunya UU KPK yang baru. Meskipun UU No. 19 Tahun 2019 membuka ruang secara terbatas bagi KPK untuk menghentikan perkara di tingkat penyidikan dan penuntutan, namun KPK tetap wajib menangani perkara secara hati-hati,” jelas dia.

Baca Juga:  Calon Kada Pakai Politik Uang, Indikasi Korupsi Saat Menjabat

“Pada Pasal 40 UU No. 19 Tahun 2019 penghentian penyidikan dapat dilakukan jika belum selesai dalam jangka waktu 2 tahun. Sehingga, dalam proses penyelidikan lah kecukupan bukti awal diuji sedemikian rupa. Jika bukti cukup dapat ditingkatkan ke penyidikan, namun jika tidak cukup maka wajib dihentikan. KPK perlu menyampaikan informasi ini sebagai bentuk perwujudan prinsip kepastian hukum sekaligus keterbukaan pada publik,” tandasnya. (Ricardo)

KPK

Posting Terkait