KPK Didesak Ungkap Pemda di Lampung Penerima Gratifikasi 1 Ton Gula

Foto: ist/ilustrasi

BANDARLAMPUNG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak mengungkap pemerintah daerah (pemda) di Provinsi Lampung yang menerima 1 ton gula pasir dari salah satu perusahaan swasta.

Namun, KPK sendiri memilih tidak mempublikasikan secara detail identitas perusahaan swasta dan salah satu pemerindah daerah (Pemda) di Lampung tersebut kepada publik.

“Pemda tersebut “bandel” yang mana itu termasuk dalam gratifikasi,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah,  Minggu (2/6/2019).

Febri mengatakan, KPK menyarankan pemda yang menerima 1 ton gula pasir itu dikembalikan kepada pemberi.

“Informasinya sudah dikembalikan ke pemberi,” kata Febri .

KPK menegaskan, hal tersebut tidak sepatutnya dilakukan. Karena sebelumnya, KPK telah mengeluarkan imbauan yang dituangkan dalam Surat Edaran (SE) KPK No. B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan yang ditujukan kepada Pimpinan instansi/kementerian/lembaga/organisasi/pemerintah daerah/BUMN/BUMD.

Baca Juga:  Sampai Sore Ini, Chusnunia Chalim Masih Jalani Pemeriksaan di KPK

“Jadikan pembelajaran kedepan, supaya tidak memberikan hal serupa pada unsur penyelenggaraan negara di daerah ataupun pusat,” ungkap Febri.

Febri sebelumnya menyampaikan bahwa KPK tidak dapat memaparkan identitas pemberi dan penerima 1 ton gula pasir tersebut.

Febri menegaskan, bahwa KPK memiliki bukti kuat dari penerimaan gula pasir tersebut. KPK juga memiliki tanda terima yang dilakukan pemda tersebut setelah mengembalikan gula pasir itu.

Baca Juga:  KPK Pastikan Tiap Aduan yang Masuk Di Masa Pandemi Covid-19 Tetap Diproses

Per 31 Mei 2019, KPK menerima 63 jenis pelaporan gratifikasi selama bulan Ramadhan. Gula pasir 1 ton termasuk di dalamnya.

Bentuk penerimaan gratifikasi lain yang dilaporkan di antaranya berupa parcel kue lebaran, karangan bunga, bahan makanan dan uang dengan nilai mulai dari Rp50 ribu hingga Rp4 juta. Ada juga penerimaan gratifikasi dalam bentuk uang sebesar SGD1.000. Sehingga total nilai 63 laporan tersebut senilai total Rp47.268.400 dan SGD 1.000. Dengan rincian, uang senilai Rp12.050.000 dan SGD 1.000 ; makanan dan bahan makanan senilai Rp24.029.400 ; barang senilai Rp11.189.000.

Diberitakan sebelumnya,  KPK menerima informasi tentang adanya gratifikasi dari perusahaan swasta terhadap salah satu pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Lampung. Bentuk gratifikasinya ialah berupa gula pasir sebanyak 1 ton.

Baca Juga:  Menguliti Tim Syahroni, yang Dibentuk Anjar Asmara dan Hermansyah Hamidi Untuk Atur Lelang Proyek PU-PR Lampung Selatan

Informasi itu didapat dari seorang pejabat di Provinsi Lampung dan dilaporkan ke KPK.

“Iya, dilaporkan salah satu pejabat di daerah Lampung. Pemberinya perusahaan swasta,  sedangkan penerima pemerintah daerah,” terang Febri.

Febri menyatakan KPK tidak dapat menyampaikan secara detail tentang nama ke publik.

Dia menyampaikan penjelasan terhadap informasi tersebut. Apakah akan diproses secara hukum atau tidak.

“Karena pemberiannya tertuju pada pemdanya, bukan perorangan. Kalau perorangan akan diproses,” kata Febri Diansyah. (*)

 

Gratifikasi Gula Pasir KPK

Posting Terkait