KPK Dorong Pemprov Lampung Terapkan Tax Clearance

Bam | Fajar Sumatera

BANDARLAMPUNG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Pemerintah Provinsi Lampung menerapkan sistem Tax Clearance, untuk setiap pelaku usaha yang ada di Bumi Ruwa Jurai.

Sehingga, kedepannya mampu mengintegrasikan perizinan usaha yang bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP.

Kepala Satgas III Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK, Dian Patria, mengatakan bahwa langkah itu dianggap ampuh agar para pelaku usaha tertib membayar pajak.

Baca Juga:  Ketua KPK Firli Bahuri Rencanakan Audiensi Dengan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi

“Bentuk tax clearance tersebut akan mengintegrasikan perizinan usaha yang bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,” jelas Dian, Rabu (16/10).

Harapannya, kata Dian, PTSP nantinya tidak akan memberikan layanan kepada pelaku usaha yang  punya tunggakan pajak baik atas nama orangnya maupun atas nama Nomor Pokok Wajib Pajak pelaku usaha.

Baca Juga:  Kasus Dugaan Korupsi Arinal Djunaidi Ditingkatkan ke Penuntutan?

Sehingga dengan adanya tax clearance tersebut pelaku usaha baru bisa mendapat layanan perizinan ketika seluruh tunggakan pajak telah diselesaikan.(BM)

KPK Pemprov Lampung Tax Clearance

Posting Terkait