KPK Pastikan Lirik Sisi Gratifikasi dan TPPU Dari Agung Ilmu Mangkunegara

Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan, Ali Fikri.

Bandar Lampung – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan melakukan penelusuran terhadap gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk Bupati Lampung Utara non aktif Agung Ilmu Mangkunegara.

Dari sisi penindakan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Provinsi Lampung sendiri, KPK tercatat masih menerapkan TPPU kepada bekas Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan. Adik dari Zulkifli Hasan itu dijadikan tersangka TPPU dengan nilai uang sebanyak Rp57 miliar. Sementara terhadap penindakan lainnya seperti kepada bekas Bupati Lampung Tengah Mustafa, bekas Bupati Mesuji Khamami, KPK belum menerapkan penetapan tersangka TPPU.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penyidik dipastikan akan mencermati sejumlah poin untuk dapat mengacu kepada TPPU. Jika poin tersebut dianggap signifikan, maka dipastikan akan ada pengembangan perkara untuk Agung Ilmu Mangkunegara. Tak hanya TPPU, bahkan untuk sisi gratifikasi dan Tipikor, penyidik dipastikannya akan melakukan tindak lanjut. Ali memaparkan poin-poin penting yang lebih mengarah kepada subjektivitas penyidik.

Baca Juga:  KPK Respon Pembangunan KIM Tanggamus

“Pengembangan lebih lanjut akan dilakukan dengan melihat dan mengikuti perkembangan seluruh fakta-fakta persidangan secara utuh. Jika nanti ada bukti permulaan yang cukup maka dipastikan akan ditetapkan tersangka baru baik Tipikor-nya maupun gratifikasi dan TPPU-nya. Perlu kami tegaskan, penetapan seseorang menjadi tersangka baik Tipikor maupun TPPU basisnya adalah karena adanya bukti permulaan yang cukup,” terang Ali Fikri saat dihubungi Fajar Sumatera, Senin (17/2/2020).

Yang menjadi pertanyaan, kenapa penyidik KPK sampai saat ini justru tidak melakukan pemeriksaan kepada bekas Ketua PKB Lampung yang juga anggota DPR RI Komisi V Musa Zainudin dan bekas kader PKS kini Ketua Partai Gelora Lampung Samsani Sudrajat. Sebab, kedua orang ini disebut Kadis PU-PR Lampung Utara non aktif Syahbudin turut menerima uang sebagai bentuk komitmen fee ketika berhasil menggelontorkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kemen PU-PR –yang akhirnya dana DAK itu dipergunakan Pemkab Lampung Utara.

Baca Juga:  Sudahkah Agung Ilmu Mangkunegara Diperiksa Penyidik KPK Soal Pemberian Uang Rp10 Miliar Atas Keterangan Desyadi?

“Pemanggilan saksi oleh penyidik dipastikan untuk kepentingan pembuktian perkara. Penyidik fokus dahulu pada pembuktian pasal-pasal yang dipersangkakan,” terang Ali Fikri.

Kami mencatat dengan baik keterangan Syahbudin ini. Menurut Syahbudin, apa yang disampaikannya tentang Musa Zainudin dan Samsani Sudrajat telah dituangkannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat diperiksa penyidik.

Syabudin juga menyatakan jika dirinya telah menyetor uang sebanyak Rp85 miliar kepada Agung Ilmu Mangkunegara. Ia mengingat setiap uang yang diberikannya kepada bupati sejak menduduki jabatan sebagai Kadis PU-PR Lampung.

Baca Juga:  Tim Lomba Sekolah Sehat Lakukan Penilaian di SDN 02 Subik

“Saya terangkan bahwa selama tiga tahun itu di 2015 (saya) setor Rp21 miliar, lalu 2016 (saya setor) Rp30 miliar, dan 2017 (saya setor) Rp33 miliar. Pada 2018 enggak ada (setoran). Hanya (ada) sumbangan di 2019 senilai Rp1 miliar,” beber Syahbudin saat menjadi saksi dalam persidangan dua orang kontraktor yang didakwa menyuap bupati –Chandra Safari dan Hendra Wijaya Saleh– di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Senin (13/1/2020).

Keterangan Syahbudin ini kemudian dibantah Agung Ilmu Mangkunegara saat dihadirkan menjadi saksi. “Nggak ada itu. Nggak ada,” kata Agung Ilmu Mangkunegara pada 20 Januari 2020. (Ricardo)

Agung Ilmu Mangkunegara Kasus Korupsi Lampung Utara KPK

Posting Terkait