KPK Periksa 2 Bupati Terkait Kasus Khamami

Febri Diansyah, Juru Bicara KPK RI. (foto ist)

BANDAR LAMPUNG – Dalami kasus dugaan suap pembangunan proyek infrastruktur di Kabupaten Mesuji tahun anggaran 2018, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), memanggil Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto, guna pemeriksaan sebagai saksi, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/5).
Selain Loekman Djoyosoemarto, Wakil Bupati Kabupaten Mesuji H. Saply TH juga ikut dalam pemeriksaan tersebut.
“Mereka saksi untuk tersangka Khamami (Bupati non aktif Mesuji), terkait korupsi suap pembangunan proyek infrastruktur,” kata Juru Bicara LPK Febri Diansyah.
Seperti diketahui, KPK juga telah menetapkan empat tersangka lainnya dalam kasus itu, yakni Taufik Hidayat (TH) dari unsur swasta yang juga adik Bupati Mesuji, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Mesuji sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) Wawan Suhendra (WS), pemilik PT Jasa Promix Nusantara, dan PT Secillia Putri Sibron Azis (SA) serta satu orang pihak swasta bernama Kardinal (K).
Untuk Sibron Azis dan Kardinal saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Klas IA Tanjungkarang, Lampung.
Dalam perkara ini, Bupati Mesuji Khamami diduga menerima suap senilai total Rp1,58 miliar selaku “fee” proyek sebesar 12 persen dari total nilai proyek yang diminta Sibron Azis melalui Wawan Suhendra.
Suap tersebut merupakan pembayaran “fee” atas 4 proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh 2 perusahaan milik Sibron yaitu pertama proyek yang bersumber dari APBD 2018 dikerjakan oleh PT Jasa Promix Nusantara (JPN)) berupa pengadaan base dengan nilai kontrak senilai sekitar Rp9,2 miliar.
Kedua, tiga proyek yang bersumber dari APBD-Perubahan 2018 yaitu satu proyek dikerjakan PT JPN yaitu pengadaan bahan material ruas Brabasan-Mekarsari sebesar Rp3,75 miliar dan dua proyek dikerjakan PT Secilia Putri (SP) yaitu pengadan base Labuhan Mulya-Labuhan Baru-Labuhan Batin sebesar Rp1,48 miliar dan pengadan bahan material penambangan kanan-kiri (segitiga emas-muara tenang) senilai Rp1,23 miliar.
Pemberian suap diserahkan secara bertahap yaitu pada 28 Mei 2018 sebagai tanda tangan kontrak diterima pemberian sebesar Rp200 juta dan 6 Agustus 2018 diterima sebesar Rp100 juta serta pada 23 Januari 2019 diserahkan Rp1,28 miliar
Sementara itu, dalam perkara dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2018, KPK turut memeriksa Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Lampung Tengah Indra Jaya dan Ketua Fraksi Golkar DPRD Lampung Tengah Roni Ahwandi. Diagendakan pemeriksaan dua orang saksi di Kantor KPK di Jakarta untuk tersangka AJS. (TS)

Baca Juga:  KPK Titipkan Penyuap Bupati Mesuji ke LP Bandar Lampung

Kasus Khamami Loekman Djoyosumarto Saply

Posting Terkait