KPK Pertimbangkan Sidang Eks Bupati Lampung Tengah Digelar di PN Tanjungkarang

Perjalanan Kasus Mustafa: 376 Hari Disidik KPK, Akankah Kasus Korupsi Bekas Bupati Lampung Tengah Itu di-SP3?

Mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa. Foto: Istimewa

Fajar Sumatera – Publik disuguhi Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] dengan rangkaian pelengkapan berkas perkara tersangka kasus korupsi eks Bupati Lampung Tengah Mustafa.

Gambaran itu terlihat dari permintaan keterangan kepada belasan orang saksi terperiksa yang dipanggil KPK. Muncul saran agar perkara Mustafa nantinya disidangkan di Pengadilan Negeri [PN] Tanjungkarang.

Menanggapi hal itu, Pelaksana Tugas Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan lembaga antirasuah akan melakukan pertimbangan.

Baca Juga:  Pilgub Lampung 2018, Akhirnya Nunik Takluk pada Arinal

Terlepas dari adanya pertimbangan itu, KPK kata Ali Fikri tentu mengapresiasi dan menghargai masukan serta harapan publik –utamanya saran yang disampaikan oleh Praktisi Hukum Sukriadi Siregar.

”KPK menghargai masukan dan harapan masyarakat soal tempat persidangan perkara ini dan tentu KPK akan pertimbangkan,” terang Ali Fikri kepada Fajar Sumatera, Rabu, 21 Oktober 2020.

Baca Juga:  Puluhan Saksi Dihadirkan KPK Terkait Kasus Korupsi Mesuji

Ali Fikri menambahkan, KPK juga melakukan pertimbangan berkait dengan situasi pandemi Covid-19. Pertimbangan itu disebutnya akan dilakukan secara spesifik oleh jaksa KPK.

“Namun demikian, nanti JPU [Jaksa Penuntut Umum] akan mempertimbangkan pula beberapa aspek salah satunya faktor menjaga kesehatan bersama terkait situasi wabah covid 19 sekarang ini,” tandas dia.

Secara umum, persidangan perkara korupsi yang ditangani KPK dilangsungkan secara online atau daring. Konsep persidangan demikian dilakukan untuk mengantisipasi situasi dimana ada potensi kealpaan mengikuti sidang dari beberapa pihak.

Baca Juga:  Dianggap Bohong, Hakim Ungkap Kasus Korupsi Rahmat Hartono yang Membuatnya Dulu DPO Hingga Bebas Praperadilan

“Di beberapa perkara persidangan dapat dilakukan secara online sehingga beberapa pihak baik itu terdakwa, saksi, JPU dan pengacara dapat tidak hadir secara langsung berinteraksi di ruang pengadilan,” timpal Ali Fikri.

Reporter: Ricardo Hutabarat

KPK Mustafa Nunik

Posting Terkait