KPK Serius Urai Ongkos Politik Mustafa di Pilgub Lampung 2018

Ilustrasi (Foto Ist)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mencoba mengurai biaya politik mantan Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Mustafa saat maju sebagai Calon Gubernur Lampung untuk periode 2019-2024.

Proses yang telah dilakukan di tahap penyidikan tersebut sudah dikerjakan KPK dengan memeriksa Chusnunia Chalim, Wakil Gubernur Lampung. Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu diperiksa karena nyanyian Mustafa seperti yang dituangkannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Kala itu, Mustafa memberikan Rp18 miliar sebagai mahar politik untuk meminta dukungan PKB. Dalam perjalanannya, Mustafa sudah mengakui hal itu di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat saat menjadi saksi dalam perkara Simon Susilo dan Budi Winarto, dua orang terdakwa yang menyuap dirinya senilai Rp12,5 miliar. Dalam pengakuan Mustafa, Rp14 miliar uang yang diklaimnya sebagai uang pribadi telah dikembalikan oleh Misdianto dan Khidir Bujung. Sedangkan Rp4 miliar lagi yang ternyata berasal dari dana taktik Dinas Bina Marga Lamteng belum juga dikembalikan.

Baca Juga:  Chusnunia Bawa Mustafa Temui Ketua Umum PKB

Untuk mengurai hal ini, KPK memanggil mantan Wakil Bupati Lampura, Sri Widodo pada Senin (11/11/2019) lalu.

Berdasarkan informasi yang beredar, uang yang diberikan Mustafa ke Hanura untuk biaya politiknya lebih besar dibanding dana ke PKB.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah tidak menanggapi pertanyaan seputar apakah yang bersangkutan hadir atau tidak pada Selasa (12/11/2019).

Febri juga tidak menanggapi tentang apakah pemeriksaan Sri Widodo identik dengan proses yang dilakukan KPK kepada Chusnunia Chalim atau tidak. Ia juga tidak menanggapi berapa besaran aliran dana yang diberikan Mustafa ke Sri Widodo. Untuk diketahui, Sri Widodo adalah kader Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Upaya konfirmasi kepada Sri Widodo via nomor pribadinya tidak berhasil. Dua nomor ponselnya tidak aktif ketika dihubungi.

Mustafa sendiri maju sebagai Calon Gubernur Lampung dengan dukungan tiga partai politik. Partai Hanura, NasDem dan PKS. Dukungan tiga parpol itu dideklarasikan pada Senin (16/10/2017).

Baca Juga:  KPK Periksa Mantan Wakil Bupati Lampura Terkait Korupsi Lampung Tengah

Pada kesempatan itu hadir Mustafa, Mufti Salim dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Josi Rizal dari Partai Hanura, dan Fauzan Sibron dari Partai NasDem.

KPK awalnya menetapkan Mustafa sebagai tersangka penyuap anggota DPRD Lamteng. Perkara itu telah inkrah. Mustafa dijatuhi vonis 3 tahun pidana penjara pada Senin (23/7/2019).

KPK kembali mengembangkan kasus tersebut, hingga Mustafa kembali ditetapkan sebagai tersangka penerima suap senilai Rp12,5 miliar dari 2 kontraktor, Simon Susilo dan Budi Winarto. Mustafa juga diduga telah menerima gratifikasi dengan total Rp95 miliar. KPK menduga uang dari kontraktor itu adalah bagian dari Rp 95 miliar yang diterima Mustafa.

Pengamat Hukum Yusdianto Alam menilai proses pengusutan biaya politik Mustafa harus dilakukan KPK dengan sungguh-sungguh, jangan setengah hati.

Baca Juga:  Mustafa Berdalih Tidak Tahu Pinjaman Dana Rp 300 M

KPK diminta untuk juga mengurai biaya politik kepada partai politik pengusung Mustafa yang lainnya. Seperti kepada Partai NasDem dan PKS.

“Sebab tidak menutup kemungkinan, di sana juga ada aliran dana. Kemungkinan ini akan terjawab jika KPK mau mencari tahu hal itu. Apakah mengalir atau tidak. Tentu, kita mengedepankan azas praduga tak bersalah,” ujar Yusdianto saat dimintai komentarnya.

Terhadap pemanggilan Sri Widodo, Yusdianto menduga KPK telah melihat hal yang sama dalam aliran uang Mustafa ke PKB. Persamaannya, uang tersebut diduga berasal dari APBD Lamteng.

“Kalau kemarin kan, dikatakan di sidang bahwa Rp4 miliar dari keseluruhan Rp18 miliar asalnya dari Dinas Bina Marga yang notabene adalah uang negara. Maka tak menutup kemungkinan, aliran ke partai lain pun juga berasal dari uang negara. KPK kita lihat sedang fokus untuk meminta pertanggungjawaban penggunaan uang dari uang negara,” tandasnya. (#)

Mustafa TPPU Kasus Mustafa

Posting Terkait