KPK Soroti Prilaku Arinal Djunaidi Terkait Pajak Alat Berat

Foto: Tommy Saputra

BANDARLAMPUNG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)sedang menyoroti sikap Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, terkait penolakan penarikan pajak alat berat di beberapa perusahaan.

Sejauh ini, pasangan Chusnunia Chalim tersebut beralasan  bahwa pemasukan dari sektor tersebut tidak terlalu berkontribusi untuk pendapatan asli daerah ketimbang kontribusi perusahaan ke pemerintah.

Ujian besar bakal dihadapi oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi terkait penarikan pajak alat berat milik perusahaan yang ada di Provinsi Lampung.

Baca Juga:  KPK Periksa Mantan Wakil Bupati Lampura Terkait Korupsi Lampung Tengah

Pasalnya, dibawah kepemimpinannya, Arinal tidak akan memprioritaskan penarikan pajak alat berat. Padahal sebelumnya, dimasa kepemimpinan M Ridho Ficardo, Pemerintah Provinsi Lampung secara serius mengatasi banyaknya perusahaan di Lampung yang belum membayarkan pajak alat berat.

Hal ini terlihat pada saat kepemimpinan M Ridho Ficardo yang menggandeng langsung KPK untuk memantau perusahaan yang belum membayarkan pajak alat beratnya.

Namun kini,di masa kepemimpinan Arinal Djunadi sebagai Gubernur Lampung secara gamblang enggan melakukan penarikan pajak alat berat ke beberapa perusahaan.

Baca Juga:  Bangga! KPK Nyatakan Pemprov Lampung Bebas dari Korupsi PBJ

Dalam paparannya di Mahan Agung usai melaksanakan penyambutan sebagai Gubernur Lampung yang baru, Arinal menyatakan tidak akan menjadi prioritasnya terhadap penarikan pajak alat berat terhadap perusahan seperti PT Gula Putih Mataram, PT Big Giant Pineaple, PT Gunung Madu  ataupun PT Sugar Group Company.

Mantan Sekda Provinsi Lampung ini mengatakan, jangan dilihat seberapa besar pajak alat berat yang mesti mereka bayarkan tetapi kita harus melihat dari sisi lainnya seperti kontribusi seberapa besar subsidi yang akan didapatkan pemerintah daerah dari perusahaan perusahaan tersebut.

Baca Juga:  Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar, Posisi Arinal Bagai Telur di Ujung Tanduk

Atas pernyataan itu, Arinal berasalan serahkan semua ke mahkamah konstitusi proses hukumnya jika sudah ada keputuan mk dirinya meyakini para pemilik usaha pasti akan setuju dan mengikuti terkait tindakan apa yang akan diambil oleh pemerintah.

Pada sisi lain, pihak KPK sedang menelusuri lebih lanjut soal alasan penolakan tersebut , sejauh ini mereka masih melakukan observasi terkait hal tersebut. (TM/TS)

Arinal Djunaidi KPK Pajak Alat Berat

Posting Terkait