KPK Telaah Kasus Nunik

Agus Rahardjo: Politik Uang Jelang Pilkada Mengarah ke Tindakan Korupsi

Agus Rahardjo: Politik Uang Jelang Pilkada Mengarah ke Tindakan Korupsi.

BANDAR LAMPUNG – KOMISI Pemberantas Korupsi (KPK) akan menelaah kasus Direktorat Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (P2KTrans) yang melibatkan Chusnunia Chalim.

“Pokoknya KPK akan meneruskan untuk melakukan penyelidikan ke beberapa kepala daerah hingga para calon kepala daerah yang mengikuti kontestasi pilkada secara langsung,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo.

Baca Juga:  Pesan KPK: Pemda Wajib Gunakan Aplikasi Elektronik yang Terintegrasi

Meski demikian dia mengaku, belum mengetahui secara detail perkembangan kasus dugaan korupsi, di Direktorat Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (P2KTrans).

Kasus yang juga melibatkan Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim (Nunik) sebagai saksi ini, dikatakan Agus, detailnya kurang diketahui secara persis.

Penyidik KPK memanggil Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim terkait kasus dugaan korupsi Direktorat P2KTrans. Chusnunia diperiksa sebagai saksi atas tersangka Charles Jones Mesang.

Baca Juga:  KPK Tegaskan Tak Pernah Buka Cabang Atau Perwakilan di Daerah Manapun

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi atas tersangka CJM (Charles Jones Mesang),” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, pada 4 April 2017 lalu.

Dalam pemeriksaan ini, Chusnunia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan anggota Komisi IX DPR. Selain Chusnunia, penyidik juga memanggil dua orang PNS P2KTrans, yakni Bahtiar dan Titi Wahyuni.

Ketua KPK menyarankan kepada masyarakat untuk tidak memilih pemimpin yang berkasus.

Baca Juga:  Tersangka Korupsi di Lampung Selatan Dikabarkan Sudah Ditahan, Ini Kata KPK

“Kalau memilih tapi teliti dahulu track recordnya, latar belakangnya, kompetensi, dan teliti juga selama calon kepala daerah itu menjabat apa saja yang sudah dilakukan.”

Menurutnya, hal itu akan lebih baik karena di daerah sangat mudah menyisir track recordnya calon pemipin kepala daerah. (AR/DD)

Kasus Nunik KPK

Posting Terkait