KPK Ultimatum Pemprov Lampung

Foto: ist

BANDARLAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim menggelar pertemuan dengan Komisi Pemberantas Korupsi  (KPK) di ruang rapat utama pemprov, Senin (1/7).

Pada kesempatan tersebut KPK mengingatkan bahwa Lampung masuk zona merah soal tata kelola proyek pengadaan barang dan jasa. Bila tak segera dituntaskan maka akan diambilalih pusat.

Kepala Satgas III Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK RI Dian Patria mengatakan bahwa pengadaan barang dan jasa di PROVINSI LAMPUNG masuk dalam zona merah.

Baca Juga:  Pemprov Usul Rehabilitasi Lada dan Pala

Hal ini menjadi sorotan mengingat tahun ini. Pihaknya melakukan tiga operasi tangkap tangan terkait pengadaan barang dan jasa infrastruktur yang terjadi di Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Mesuji serta Tanggamus pada 2014 lalu.

Meski pihaknya telah menangani tiga kasus terkait pengadaan barang dan jasa ini, Dian mengaku kebingungan mengingat masih banyaknya pelaporan dan pengaduan ke KPK, khususnya data fisik.

Baca Juga:  Bupati Lampung Timur Dipanggil KPK

Dian khawatir persoalan ini menjadi massif dan naik ke skala permasalahan nasional. Oleh karena itu,  ia mendorong penguatan tata kelolanya.

Jika kabupaten, kota  dan provinsi  tidak sanggup, maka pemerintah pusat akan mengambilalih.

Sementara itu Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa pemerintah Roni Dwi Susanto berharap agar Pemerintah Provinsi Lampung segera menyelesaikan permasalahan tersebut.

Baca Juga:  Koruptor Ramai-Ramai Ajukan PK

Standarisasi di Lampung masih terkendala dengan sistim keamanan software sehingga mudah diretas.

Kendati demikian permasalahan ini terjadi hampir di semua daerah. (TS)

KPK Pemprov Lampung

Posting Terkait