KPR Serukan Perkuat Persatuan Rakyat

Aksi Komite Perjuangan Rakyat – (ist)
JAKARTA, FS – Menyikapi ketidakstabilan ekonomi global dan ketergantungan Indonesia terhadap negara negara Amerika, Inggris, Uni Eropa dan Asia tentu saja akan memberikan dampak langsung terhadap situasi ekonomi politik dalam negeri seperti terjadinya penurunan nilai ekspor sebesar 3,21%. Atas hal itu pemerintahan dalam negeri terus mengeluarkan berbagai paket program yang termaktub di dalamnya paket regulasi dan berbagai kebijakan.
Komite Perjuangan Rakyat (KPR) menyikapi situasi tersebut dengan meneriakkan segala persoalan masyarakat Indonesia di depan Istana Negara secara kritis.  
“Dampak langsung yang terjadi di dalam negeri Indonesia akibat dari beberapa paket regulasi dan kebijakan Jokowi-JK (Jilid I – XIII) yang dikeluarkan dapat kita saksikan dengan berbagai fakta seperti; penggusuran atas alasan tata ruang, pembebasan lahan atas alasan pembangunan infrastruktur, penetapan formula upah murah atas alasan membangun investasi yang kondusif, penetapan kawasan-kawasan industry sebagai asset vital nasional yang berarti dimungkinkannya refresifitas atas nama keamanan nasional, sampai dengan kebijakan tax amnesty dan lain-lainnya. Kesemua fakta tersebut dilakukan sesungguhnya semata-semata hanya untuk memberikan kemudahan, memberikan kenyamanan dan memberikan keamanan bagi para tuan investor agar para investor semakin berdatangan melakukan penanaman modal di dalam negeri.” Ujar Rizki Ramadhan selaku Koordinator Lapangan dalam orasi politiknya.
Sementara disisi yang lain, krisis ekonomi dan konflik antar pemodal dalam kepentingan penumpukan keuntungan rakyat kembali menjadi korban atas segala jalan keluar penyelamatan yang mereka lahirkan. Akibat kebijakan politik upah murah, buruh kembali menjadi korban karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup layaknya sebagai seorang manusia yang menghasilkan nilai, PHK terjadi di mana-mana. 
“Petani kembali mengalami perampasan hak atas tanah sebagai sumber penghasilan mereka untuk bertahan hidup, pendidikan berkualitas semakin jauh dari kehidupan rakyat kecil karena ketidakmampuan mendapatkan akses pendidikan, masyarakat semakin dijauhkan dari akses kesehatan yang berkualitas karena mahalnya biaya berobat, sementara layanan kesehatan yang ada memiliki kualitas rendah dengan pelayanan yang buruk dikebanyakan rumah sakit/klinik kesehatan.”tegas Rizki.
Dalam aksi tersebut KPR menuntut kepada pemerintah agar dapat memberikan ruang demokrasi seluas-luasnya dan menolak sistem kapitalisasi pendidikan yang selama ini membelenggu rakyat Indonesia.
“Baru baru ini saja Rekotr Universitas Pekalongan membekukan sebuah UKM Penalaran dengan alasan yang gak jelas hanya bersumber dari media sosial yang mengujarkan Jelas ini merupakan bentuk pembungkaman daya kritis mahasiswa.”imbuh Rizki.
Ditambahkan oleh Herman Abdurrahman selaku humas aksi KPR, penetapan formula upah murah atas alasan membangun investasi yang kondusif berakibat dikeluarkannya PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.
“Sistem Outsourcing, kerja kontrak dan PP 78 Tahun 2015 itu harus dicabut. Alasan membangun investasi yang kondusif adalah bentuk pembenaran rezim hari ini dan tentunya sangat bertentangan dengan kebutuhan ekonomi buruh dan keluarganya.”ujar Herman

Selain itu Herman juga mengkritisi tindakan kriminalisasi yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum. Dimana upaya kelompok masyarakat hanya sebatas memperjuangkan hak atas kehidupannya secara ekonomi yang direbut secara sewenang wenang oleh kepentingan pemilik modal. (DKI)

219 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Berita Terkait

Leave a Comment