KPU Dan Bawaslu Lampung Dapat Bonus Pinjam Pakai Kendaraan dari Uang NPHD

Rapat dengar pendapat (RDP) Pansus Politik Uang DPRD Lampung bersama penyelenggara pemilu. (ist)

BANDAR LAMPUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung mendapat bonus pinjam pakai kendaraan  Toyota Innova dan Avanza dari uang NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) sebagai bentuk dukungan di Pilgub Lampung 27 Juni 2018 lalu.

KPU menyimpan anggaran Pilgub di Bank Mandiri dengan mendapat bonus dua kendaraan roda empat yang menjadi aset KPU RI. Sementara, Bawaslu menyimpan anggaran Pilgub di BRI dengan mendapat bonus pinjam pakai dua kendaraan roda empat selama tahapan pilgub.

Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono menyampaikan bahwa status NPHD hibah  ke Bank Mandiri itu telah mendapat ijin dari Gubernur dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Untuk penyimpanan anggaran, kita sudah izin Gubernur, Sekjen KPU RI dan Konsul KPK. Kami memilih BANK Mandiri juga karena jaringannya sampai ke daerah. Kemudian Bank Mandiri memberikan bonus Innova dan Avanza yang menjadi aset KPU RI ini dengan adanya asuransi kecelakaan PPK hingga PPS sampai tahapan Pilgub selesai,”kata Ketua KPU Lampung, Nanang Trenggono, Selasa (14/8).

Sementara itu, hal senada disampaikan oleh Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah menjelaskan pihaknya menyimpan uang itu di Bank BRI setelah diambil dari Bank Pembangunan daerah Lampung. Selain itu, pemilihan Bank BRI karena dinilai sebagai salah satu Bank Pemerintah dan jaringannya hingga ke daerah.

“Anggaran Bawaslu dari Pemprov Lampung  Rp92, 5 Miliar dan tersisa sekitar Rp485 juta,” kata Khoir.

Selain itu, kendaraan pinjam pakai itu hanya digunakan hingga tahapan pilgub Lampung selesai.

“Setelah itu mobil itu kita kembalikan lagi, ” ungkapnya.

Menanggapi itu, Ketua Pansus politik uang  Mingrum Gumay mempertanyakan alasan KPU dan Bawaslu atas penunjukan Bank untuk menyimpan anggaran pilgub tersebut.

“Enak juga mendapat bonus Innova dan Avanza ini. Sementara itu uang dari pemerintah Provinsi Lampung dan tidak dilaporkan ke KPK. Ini berarti ada apa. Nanti kita pelajari apakah ini tidak menyalahi prosedurnya, karena uang tersebut dari pemerintah,” ucapnya.

Kepala Badan Keuangan Daerah pemprov Lampung Minhairin, membenarkan uang itu dalam perjanjian Provinsi Lampung di Bank Pembangunan Daerah Lampung.

“Itu bukan tanggungjawabnya lagi setelah uang itu dikeluarkan dari Bank Daerah ke bank lain. Karena tidak ada aturannya menunjuk rekening Bank Pembangunan Daerah ke rekening manapun,”ucapnya. (*)

Posting Terkait