L-SAKA Soroti Kebijakan Pemerintah Tak Ramah Lingkungan

BANDARLAMPUNG, FS – Perwakilan pengurus Lembaga Studi Advokasi Kebijakan (L-SAKA) Mursyid Arifin, menjelaskan, dari keadaan geografis dan topografinya, Kota Bandarlampung harus mengambil kebijakan pembangunan dengan sangat hati-hati. Hal tersebut dikarenakan faktor kenampakan alam yang dimiliki memiliki kerentanan tinggi dengan adanya pembangunan fisik.
Wilayah bergunung dapat dibangun dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistemnya sehingga resiko longsor dan kekeringan dapat diminimalkan. Wilayah dataran landai sampai pada rawa-rawa harus memiliki perlakuan khusus karena struktur tanah yang kurang stabil sedangkan wilayah garis pantai harus benar-benar diperkuat untuk mengantisipasi banjir rob (air laut). Teluk Lampung yang merupakan muara dari beberapa sungai yang melintasi kota ini juga menjadi pertimbangan bahwa meningkatnya debit air saat musim penghujan dari kota ini sendiri ditambah air dari hulu yang juga meningkat menjadikan resiko banjir di beberapa titik rendah juga meningkat.
“Dan jika kita kaitkan dengan kebijakan pembangunan pemerintah kota maka akan terlihat ketidaksesuaian dan terkesan dipaksakan. Pembangunan akan mengurangi daerah resapan air dan mengakibatkan tergenangnya jalan seperti yang terjadi di ruas jalan ZA Pagar Alam, Laks. Malahayati dan beberapa lokasi lainnya di Bandarlampung,” ujar Mursyid, Rabu (22/2).
Perubahan iklim akibat pemanasan global bedampak pada pergeseran siklus angin dan musim, intensitas hujan tinggi dengan frekuensi yang lebih sering berakibat pada struktur tanah di daerah tersebut.
Seperti yang dikabarkan hujan deras yang mengguyur Kota Bandarlampung mengakibatkan beberapa daerah di kota ini terkena dampak banjir. Banjir ini terjadi di beberapa titik seperti Teluk Betung Utara, Way Halim, Labuhan Dalam, Kaliawi, Sukarame, Kedaton dan Rajabasa.
Selain itu hujan yang terjadi pada Senin malam, 20 Februari 2017 mengakibatkan  pohon tumbang yang terjadi di Jalan Zulkarnaen Subing, Kelurahan Keteguhan, Teluk Betung Timur, Bandarlampung yang menimpa sebuah mobil dan juga terdapat jembatan yang telah berumur 20 tahun ambrol di Kelurahan Beringinraya, Kemiling, Bandar Lampung.
“Terlebih, masalah krusial perkotaan seperti sampah yang mengotori bantaran sungai sehingga terjadi pendangkalan dasar sungai. Sistem drainase yang dibangun juga belum terintegrasi dengan baik menjadi faktor yang cukup mempengaruhi terjadinya banjir. Pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan juga akan menghilangkan daerah resapan air di wilayah dataran, sedangkan pengerukan bukit-bukit di bandar lampung juga menambah kerentanan bencana banjir,” tegasnya.
Mursyid menegaskan, kepada Pemerintah Kota Bandarlampung untuk bisa mengkaji ulang persoalan kebijakan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan berdasarkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan Permen Lingkungan Hidup No.11 Tahun 2006 tentang jenis dan rencana pembangunan proyek yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
Dimulai dari normalisasi sungai untuk mengoptimalkan fungsi aliran air menuju muara teluk lampung, perbaikan sistem drainase agar terintegrasi dengan baik sehingga dapat menampung dan mengalirkan air ke sungai, serta menjaga kawasan terbuka hijau sebagai daerah resapan air dari pembangunan pemukiman warga, pembangunan infrastuktur pendukung, maupun kepentingan swasta lalu pengawasan ketat tentang pengerukan batu pada bukit-bukit perkotaan juga menjadi sangat penting untuk segera dilakukan.
Sedangkan khusus untuk wilayah sepanjang garis pantai teluk lampung, hendaknya dilakukan penataan secara teliti dan serius, terlebih adanya proyek reklamasi akan menambah resiko banjir rob (air laut) di kawasan tersebut. Sehingga perlu sistem perencanaan strategis transformatif dalam rangka penyusunan kebijakan di Kota Bandar Lampung. hal tersebut akan membantu proses perencanaan dan pengevaluasian kebijakan pembangunan sesuai kapasitas.
“Pemerintah kota sebaiknya segera melakukan tindakan lanjutan mengenai hal ini, terlebih masih banyak proyek pembangunan di tahun-tahun selanjutnya yang akan terus menggerus lahan untuk bangunan fisik. Untuk saat ini cerdas dan tanggap bencana menjadi prioritas pemkot dan pemkab yang tekena banjir, pembangunan posko akan menjadi langkah awal untuk membantu koordinasi tentang pengendalian keadaan di lokasi banjir sehingga dapat segera dirumuskan proses evakuasi dan penanganan lanjutan lainnya,” terangnya.(ZN/TM)

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan