Lambar Gelar Bimtek Pengadaan Barang Jasa Melalui Swakelola

Foto: Febri Andrian

LIWA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat (Lambar) melalui Bagian Pengadaan Barang Jasa menggelar Bimbingan Teknis pengadaan barang jasa melalui swakelola di Aula Kagungan, Kamis (25/4).

Kegiatan dibuka oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sudarto mewakili Bupati dengan Narasumber dari LKPP Jakarta Suratmo.

Peserta terdiri dari pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pengadaan serta pokja pengadaan barang dan jasa.

Dalam kegiatan tersebut Sudarto menyampaikan bahwa, proses pengadaan barang jasa mempunyai peran yang sangat penting dan strategis. “Mengingat program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD baik berupa konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya serta pengadaan barang belum bisa dilaksanakan sebelum terlebih dahulu dilakukan proses pengadaan barang jasa,” ujarnya.

Baca Juga:  Mad Hasnurin : BID Untuk Kemandirian Pekon

Pengadaan Barang Jasa (PBJ) tersebut terdapat suatu metode pengadaan, yaitu pengadaan barang jasa secara swakelola, dimana seluruh proses pengadaannya baik perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya dilakukan sendiri oleh penyelenggara kegiatan.

Tetapi untuk diketahui juga, bahwa terdapat beberapa tipe pengadaan secara swakelola dan oleh sebab itu perlu adanya pemahaman yang benar didalam pelaksanaannya supaya tidak ada kesalahan prosedur untuk kedepannya.

Baca Juga:  KPU Bandarlampung Lantik 100 Anggota PPK

Sementara itu, laporan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Hotmuda Simarmata mengatakan, tujuan dilaksanakannya kegiatan ini bukan hanya sekedar mendapatkan penyedia barang jasa, akan tetapi secara lebih luas untuk mendapat barang jasa yang tepat dan barang jasa diukur dari kriteria, kualitas dan waktu sehingga dapat memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar besarnya.

Baca Juga:  Pemkab Lambar-USAID Rencanakan Kerjasama Pemberdayaan Masyarakat

“Kemudian, sehubungan dengan hal itu, dan dengan diterbitkannya Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang pengadaan swakelola barang jasa, terdapat perubahan mendasar tentang tugas, kewenangan dan aturan teknis serta untuk mewujudkan kesamaan pemahaman di lingkungan OPD”, jelasnya. (FB)

Bimtek Pengadaan Barang Jasa Melalui Swakelola Pemkab Lambar PPK

Posting Terkait