Lampung: Selamat Datang, e-Planning dan e-Budgeting

Ketua Badan Pekerja CeDPPIS Muzzamil. Foto: Istimewa

BANDAR LAMPUNG – Ketua Badan Pekerja Center for Democracy and Participative Policy Initiatives Studies (CeDPPIS) Muzzamil menyambut gembira dan “angkat topi” terhadap rancak langgam Pemprov Lampung yang akan segera mengimplementasikan integrasi penerapan sistem elektronik, e-Planning dan e-Budgeting dalam proses penyusunan perencanaan dan pelaksanaan penganggaran kegiatan program pembangunan di lingkup pemerintahan daerah Provinsi Lampung dan 15 kabupaten/kota se-Lampung.

Langkah tersebut dinilainya bukan hanya merupakan komitmen lips service semata, namun setahap lebih maju menjadi suplemen baru guna menjemput tradisi transparansi anggaran dan akuntabilitas kinerja keuangan daerah di provinsi 9,5 juta jiwa penduduk ini.

Demikian diutarakan Muzzamil melalui jejaring WhatsApp, merespons update kegiatan sosialisasi e-Planning dan e-Budgeting disertai penandatanganan kesepakatan bersama Pemprov dan Pemkab/Pemkot se-Lampung di kantor Pemprov, Telukbetung, Selasa (17/7/2018) pagi ini.

Mantan aktivis 1998 ini mengungkapkan keinginannya agar Lampung menjadi yang terdepan dalam “berkeringat” mewujudkannya, terlebih pemerintah telah memercayai implementasi terintegrasi e-Planning dan e-Budgeting di Lampung ini sebagai proyek percontohan nasional tahun anggaran 2019.

Baca Juga:  Tekan Korupsi, KPK Dorong Sistem e-Planning dan e-Budgeting

“Lepas kekurangannya di sana-sini, kami apresiasi ini dan rakyat Lampung patut gembira. Sebab pelan namun pasti, pesan penting revolusi mental Presiden Joko Widodo tentang perubahan sistem perencanaan pembangunan dari money follow function menjadi money follow program yang digadang sejak 2016 dan menggurita lewat RKP 2017 makin jadi sesuatu yang niscaya,” kata dia.

“Kita tahu, di masa lalu akibat money follow function ini, banyak sekali duplikasi program dan tumpang tindih kegiatan dinas/instansi yang memiliki kecenderungan dimensi kejahatan anggaran. Ke depan, semoga makin baik dan makin sedikit penyelenggara negara yang berurusan dengan KPK,” ujarnya berharap.

Apalagi, lanjut Muzzamil, tahun ini Pemprov didukung koordinasi dan supervisi KPK termasuk dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa, sebagai “catu daya” dukungan kemandirian organisasi pengadaan barang dan jasa secara kapasitas kelembagaannya maupun SDM-nya.

Baca Juga:  Hamartoni Minta OPD Implementasikan E-Planning dan E-Budgeting

“Perda Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah harus jadi senjata legal perdana membumikan internalisasi spirit deregulasi sebagaimana amanat Kepala Negara,” imbuhnya.

Menurutnya, hal ini sekaligus demi memukul mundur “ungoodwill” rerata daerah di Indonesia, dilihat dari cakupan penerapan e-Planning dan e-Budgeting yang berdasarkan data Deputi Bidang Pencegahan KPK 2017 baru diterapkan di 42 persen daerah.

“Padahal, e-Planning dan e-Budgeting ini sudah wajib sejak September 2016 lho. Udah rame dari waktu itu. Iya kan,” tandas dia.

“Dalam catatan kritis kami, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemprov Lampung yang sudah berbentuk badan ini adalah langkah berani. Benar kata Pak Tatang (Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP Tatang Rustandar Wiraatmadja, Red), dengan demikian Lampung setara DKI Jakarta,” tegas Muzzamil.

Baca Juga:  Tekan Korupsi, KPK Dorong Sistem e-Planning dan e-Budgeting

Menurut pria yang juga salah satu pengurus Yayasan Desapolitan Indonesia (Desindo) ini, dukungan all out segenap elemen arus utama pemangku kepentingan terkait e-Planning dan e-Budgeting ini, termasuk MoU bersama Pemprov Sumatera Utara 9 Mei 2018 lalu akan direkam oleh memori kolektif rakyat Lampung sebagai sebuah pemajuan inisiatif.

“Kami yakin, ke depan ini bakal jadi ladang sinergi. Demi terpenuhinya syarat material percepatan pembangunan guna memaksimalkan penyerapan anggaran, juga demi memenuhi nomenklatur mulai TAP MPR dan UU 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Dari KKN, hingga UU Keterbukaan Informasi Publik. Lampung, semangat!” tutupnya. (*)

476 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

e-Planning dan e-Budgeting

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan