Laporan Walhi Soal Perusahaan Eks Menhan Tak Diterima: Bukti Polda Lampung Takut dengan Pemilik PT Tri Patria Bahuga

Laporan Walhi Soal Perusahaan Eks Menhan Tak Diterima: Bukti Polda Lampung Takut dengan Pemilik PT Tri Patria Bahuga

Ilustrasi.

Fajar Sumatera – Indonesia Police Watch [IPW] berkomentar atas adanya peristiwa penolakan laporan masyarakat terkait adanya dugaan aktivitas ilegal PT Tri Patria Bahuga dari Walhi ke Polda Lampung.

Perusahaan ini diduga melakukan kegiatan di Desa Bakauheni, Lampung Selatan tanpa dasar hukum yang kuat dan dinilai Walhi berujung pada perbuatan pidana.

Dugaan atas adanya indikasi perbuatan pidana ini sesungguhnya sudah menjadi konsumsi sejumlah kalangan.

Terbukti instansi terkait dan DPRD Lampung menyatakan perusahaan tadi melakukan perluasan lahan tanpa mengantongi izin.

Bahkan persoalan ini sudah masuk ke ranah Rapat Dengar Pendapat yang dihelat di DPRD Lampung.

Atas beberapa variabel ini, Walhi membuat laporan ke lembaga penegak hukum.

Baca Juga:  Polda Lampung Kembali Tolak Laporan Walhi Soal Dugaan Aktivitas Ilegal Perusahaan Keluarga Eks Menhan

“Sangat aneh jika laporan masyarakat ditolak oleh Polda Lampung. Apalagi laporan itu dilakukan oleh lembaga yg punya kredibilitas, seperti Walhi,” tutur Ketua Presidium IPW Neta S Pane kepada Fajar Sumatera, Kamis malam, 15 Oktober 2020.

Peristiwa penolakan laporan ini terjadi pada 13 Oktober 2020.

IPW menilai, Polda Lampung takut untuk menindaklanjuti laporan Walhi tadi. Indikator ketakutan ini dikaitkan pada siapa pemilik perusahaan tersebut.

PT Tri Patria Bahuga sendiri merupakan perusahaan keluarga milik mantan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

“Penolakan terhadap laporan itu menunjukkan Polda Lampung tidak promoter dan takut dengan pemilik perusahaan yang dilaporkan,” ujarnya.

Bagi IPW, peristiwa ini menunjukkan adanya kegalauan lembaga penegak hukum untuk memilih sikap. Yang berdampak pada pupusnya harapan masyarakat untuk mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya.

Baca Juga:  Polda Lampung Ciptakan Kamtibmas Mantap dan Terkendali

Padahal, setiap laporan masyarakat itu idealnya harus ditelaah dulu sebelum ditolak.

Jika sikap Polda Lampung seperti apalagi yang bisa diharapkan rakyat Lampung terhadap upaya penegakan hukum di daerahnya. Seharusnya Polda Lampung menerima laporan itu lebih dulu untuk kemudian ditelaah,” ujar Neta S Pane.

IPW dalam keterangannya memberikan masukan kepada Polda Lampung bertipe A dalam menangani laporan masyarakat

“Jika tidak ditemukan unsur pidananya, Polda bisa memanggil pelapor dan menjelaskan bahwa kasus ini tidak bisa diproses, bahkan terlapor bisa melakukan lapor balik,” saran Neta S Pane.

Baca Juga:  Tahun 2017 Polri Tembak Mati 55 Pelaku Narkoba, Polda Lampung Urutan Ketiga

“Jika ditemukan unsur pelanggaran ringan Polda bisa memanggil keduanya untuk melakukan mediasi mendamaikannya. Jika memang terjadi tindak pidana Polda hrs memprosesnya agar kasus itu bisa diselesaikan ke pengadilan,” timpalnya.

IPW memberikan support kepada Polda Lampung untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sebenarnya receh dan sederhana ini. Polda Lampung diminta bertugas sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Kapolri.

“Polri harus promoter dengan siapa pun dan tidak perlu takut dengan siapa pun. Karena di depan hukum semuanya sama. Sebab itu penolakan Polda terhadap laporan Walhi patut dikecam keras karena penolakan itu makin menunjukkan tidak adanya  kepastian hukum di Lampung,” tandasnya.

Reporter: Ricardo Hutabarat

Irfan Tri Musri Polda Lampung PT Dataran Bahuga PT Tri Patria Bahuga Wahrul Fauzi Silalahi Walhi Lampung

Posting Terkait