LBH Bandarlampung Dampingi 637 Masyarakat Sukadana Selatan Lamtim

BANDARLAMPUNG — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung menerima kuasa dari masyarakat Desa Sukadana Selatan Kabupaten Lampung Timur yang bermasalah dengan kebijakan pemerintah daerah tentang perangkat desa.

Permasalahan dipicu dari masyarakat yang menolak perangkat desa untuk tetap diangkat karena dianggap tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa dan juga tidak pernah hadir di Balai Desa selama 6 bulan.

Dalam pernyataan pers yang diterima Fajar Sumatera pada Selasa (30/6), sebelum menerima kuasa dari masyarakat, LBH Bandarlampung telah melakukan investigasi dan diperoleh beberapa dokumen yang menjelaskan bahwa kepala desa sudah melakukan pemanggilan pertama pada tanggal 15 Januari 2020, pemanggilan kedua pada tanggal 3 Maret 2020 dan pemanggilan ketiga pada 4 April 2020 terhadap perangkat desa tersebut.

Selain itu, Kepala Desa Sukadana Selatan sudah mengajukan surat permohonan rekomendasi pemberhentian perangkat desa kepada Camat Sukdadana Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 15 April 2020 dan dijawab oleh Camat Sukadana pada tanggal 2 Juni 2020 dengan jawaban tidak bisa diterima/ditolak.

“Oleh karena itu, kami melihat permasalahan ini berpotensi konflik di desa, sudah seharusnya Pemerintah Daerah Lampung Timur serius untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Terlebih lagi Kabupaten Lampung Timur akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak yang seharusnya memang harus diciptakan situasi yang kondusif di segala lini,” kata Wakil Direktur Eksekutif LBH Bandarlampung, Chandra Bangkit Saputra.

Selain itu, apabila melihat Perda Nomor 10 Tahun 2016 Kabupaten Lampung Timur tentang Perangkat Desa, sudah selayaknya menjadi pertimbangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan Kepala Desa Sukadana Selatan untuk mengambil kebijakan terbaik untuk desa dan juga masyarakat.

LBH Bandarlampung juga menyampaikan bahwa masyarakat menginginkan dimulainya tahapan penjaringan dan penyaringan perangkat desa agar pelayanan publik di Desa Sukadana Selatan bisa terpenuhi dengan baik.

LBH Bandarlampung melihat bahwa pelaksanaan pelayanan publik di Desa Sukadana Selatan terhambat akibat aparatur desa yang tidak masuk kerja sampai 6 bulan.

Hal tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 pasal 5 Ayat 3 huruf yang berbunyi ‘Melanggar larangan sebagai perangkat Desa’.

Dan diperkuat dengan Perda Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa pasal 50 Huruf N yang menjelasakan bahwa “Perangkat desa dilarang meninggalkan tanggungjawabnya selama 60 hari kerja¬† berturut-turut tanpa alasan yang tidak jelas dan tidak dapat dipertangggung jawabkan”. (JOSUA)

Posting Terkait