LBH Bandarlampung Kumpulkan Bukti Transfer Pedagang Pasar Smep

Pembangunan Pasar Smep yang terbengkalai, beberap waktu lalu.

BANDARLAMPUNG – LEMBAGA Bantuan Hukum (LBH) Bandarlampung, mulai membuka posko pengaduan hukum struktural (gratis) kepada para pedagang Pasar Smep yang merasa dirugikan secara materil akibat ketidakjelasan status perihal pembangunan pasar tersebut.

Langkah LBH Bandarlampung ini juga untuk mengetahui upaya hukum apa yang nantinya akan diambil pasca tertangkapnya Ferry Sulistyo alias Alay yang merupakan Direktur PT Artha Makmur, selaku pengembang Pasar Smep.

“Kalau kita bicara masalah tindak pidana atau perdata, harus jelas dahulu. Posko ini dibuka agar LBH mengumpulkan bukti-bukti dari pedagang yang katanya sudah memberikan sejumlah uang kepada pihak pengembang. Bisa dengan melampirkan kwitansi pembayaran langsung atau tidak langsung,” kata Direktur LBH Bandarlampung Alian Setiadi, via ponselnya, Rabu (21/3).

Menurut Alian, dengan terlampirnya bukti-bukti pembayaran, maka langkah hukum akan mudah dan jelas. Selain itu, pihaknya juga dapat menghitung berapa banyak pedagang Pasar Smep yang menjadi korban Alay.

“Ini adalah persoalan struktural, pedagang yang lemah dan selalu di bodoh bodohi. Dengan dibukanya posko pengaduan, mudah-mudahan bisa terurai persoalannya, mulai besok kami tunggu pedagang untuk menyerahkan bukti terlampir,” jelas Alian.

Masih katanya, pasca ada pengembang baru Pasar Smep, uang yang telah disetor pedagang juga harus menemui titik jelas. Apakah nanti pengembang baru ikut bertanggungjawab atau apakah ada pelimpahan ganti rugi.

Baca Juga:  Pedagang Pasar Smep Korban Janji Pemkot

“Ini kan sudah terbengkalai oleh Alay. Harapan kita pengembang yang baru ini nantinya bisa kerja serius dan maksimal. Kegiatan juga harus transparan dan harus ada kepastian kapan akan dimulai dan selesai. Karena ini bicara proyek ataupun tender yang harus dipublikasikan secara luas. Jadi gak boleh lagi ada alasan apapun yang misalnya gak ada uang, gak ada modal. Seperti alasan alay yang lama.

“Harapan kita pengembang baru bisa serius dan komitmen,” tegasnya.

Perihal apakah ada indikasi keterlibatan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung. Kata Alian, Ini merupakan persoalan tender, yang didalamnya pasti ada proses lelang, proses perizinanan, hingga proses lainnya.

“Nah, pemkot dan DPRD juga harus ikut bertanggung jawab, kedua lembaga ini kan juga hadir dalam proses atau pengawasan pengembang. Tetapi, dalam proses pengaduan dan pelaporan masyarakat ini yang kami tampung dahulu,” tukasnya.

Jika memang ada keterlibatan, sambung dia, LBH Bandarlampung akan langsung melemparkan kasus tersebut kepada aparat kepolisian. “Pengembangannya kami serahkan kepada aparat, apakah dalam prosesnya ada suap misalnya. Karena pembelaan kami untuk fokus kepada para pedagang agar terukur,” ungkapnya.

Baca Juga:  DPRD Bandar Lampung Minta Pendataan Pedagang Pasar SMEP Dipercepat

Jika memang nantinya para pedagang memiliki bukti pembayaran, maka akan ada dua langkah hukum yang diambil. Hal itu melihat, karena posisi Alay saat ini bukan lagi selaku pengembang.

“Yang pertama harus dikembalikan uangnya. Kalau misalnya tidak dikembalikan maka kita bicara tindak pidana, merujuk pada proses penipuan dan penggelapan. Kedua tetap mengambil langkah hukum perdata agar bisa kami gugat menuntut pengembalian dana milik pedagang pasar Smep pada khususnya,” papar Alian.

Sebelumnya, para pedagang di Pasar Smep geram dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung, lantaran dinilai telah membohongi dengan janji akan memperjuangkan uang muka (DP) ratusan pedagang yang telah diberikan ke PT Prabu Artha Makmur.

Selain janji palsu Pemkot Bandarlampung, nasib para pedagang makin bertambah dengan ditangkapnya Ferry Sulistyo alias Alay.

Bukan tanpa dasar para pedagang kecewa atas kinerja Pemkot Bandarlampung. Di tahun 2016 lalu, Pemkot meminta data uang muka para pedagang yang telah disetorkan dan juga Pemkot memerintahkan para pedagang membuat pengaduan, namun hingga detik ini pun tak kunjung menemukan titik terang.

“Mana mas hasilnya, sejak tahun 2016 Pemkot minta data kerugian dapat dibawa kepemkot,  tapi sampai saat ini ko belum ada hasil,” kata Ketua Himpunan Pedagang Pasar Smep (HPPS), Sarbani, Rabu (21/3).

Baca Juga:  Pedagang Pasar Smep Keluhkan Sepinya Pembeli

Berartikan mereka (pemkot) ini gak becus kerjanya dan telah membohongi kami, lanjut Sarbani.

“Apalagi si Alay kan tertangkap pihak kepolisian atas dasar penipuan, kalau dia (Alay) tertangkap terus siapa yang mau bayar uang kami,” timpalnya lagi.

Sarbani menjelaskan, dari 400 pedagang Pasar Smep yang telah menyetorkan DP kios sebesar kisaran Rp10-20 juta dan hamparan Rp1-3 juta. jika ditotalkan uang para pedagang yang berhasil dibawa kabur Alay sebesar mencapai Rp25 Miliar.

“Kalau tidak salah, sampai Rp25 miliar mas yang berhasil dibawa sama si Alay, nah sekarang kami mau nagih uang itu kesiapa, Alay-nya aja udah di bui (penjara),” ujarnya kesal.

Walau demikian dirinya mengharapkan, jika saat ini pemerintah setempat benar-benar serius untuk memperjuangkan nasib pedagang.

HPPS turur meminta, agar Pemkot Bandarlampung menjemput bola dalam artian pedagang meminta agar pemerintah dapat menemui satu persatu pedagang untuk mengambil kuitansi.

“Kami kalau melapor kepolisian takutnya tambah ruwet,  mending pemerintah dapat terjun ke lapak-lapak bedagang,” tutupnya. (ZN/TS) 

6,578 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

LBH Bandarlampung Pasar Smep

Penulis: 
    author

    Posting Terkait

    Tinggalkan pesan